Wamenkes: 38 Persen Puskesmas Belum Lengkap Tenaga Medisnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, jumlah tenaga kesehatan dan tenaga medis di Indonesia saat ini masihlah kurang.

Hal tersebut terbukti dari 38 persen pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Indonesia yang tidak lengkap tenaga medis di dalamnya.

"4,6 persen puskesmas tidak ada dokternya, 38,8 persen puskesmas belum lengkap tenaga medisnya," ujar Dante dalam Peluncuran Standar Prosedur Operasional (SPO) Uji Kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Senin (13/10/2025).

Baca juga: Indonesia Kurang Tenaga Medis, Wamenkes: 4,6 Persen Puskesmas Tak Punya Dokter

Bahkan, sepertiga dari rumah sakit di Indonesia tidak mempunyai tujuh dokter spesialis dasar dalam melayani pasien.

Padahal, rumah sakit dan puskesmas menjadi garda terdepan dalam penanganan masalah kesehatan di masyarakat.

"Kita masih menghadapi persoalan kesehatan secara menyeluruh di Indonesia. Baik itu prevalensi stunting, kematian ibu, kematian bayi, dan angka penyakit-penyakit penting seperti tuberculosis, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, dan sebagainya," ujar Dante.

Baca juga: Dokter Spesialis Paru Jadi Wamenkes, Menkes Singgung Atensi Prabowo soal TBC

Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan akselesasi dalam mengatasi kurangnya tenaga kesehatan dan tenaga medis di Indonesia.

Khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dalam memastikan ketersediaan dokter dan tenaga medis di seluruh Indonesia.

"Karena itu kita sebagai organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk melahirkan dokter, dalam hal ini Kemendikti Saintek dan Kementerian Kesehatan mempunyai tanggung jawab untuk melahirkan dokter-dokter ini sehingga cukup di seluruh Tanah Air," ujar Dante.

Baca juga: Menkes Sebut 40 Juta Orang Daftar Cek Kesehatan Gratis, 36 Juta Orang Sudah Diperiksa

Dalam acara tersebut, Dante menjelaskan bahwa Kemenkes dan Kemendiktisaintek telah menetapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) Uji Kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Nasional.

Penetapan ini merupakan amanat dari Pasal 591 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.