Inflasi Perguruan Tinggi

LEDAKAN jumlah perguruan tinggi di Indonesia kerap dibaca sebagai indikator kemajuan pendidikan nasional. Semakin banyak kampus dianggap semakin luas pula akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Namun di balik narasi optimistis tersebut tersembunyi persoalan struktural yang jarang dibahas secara jujur yakni inflasi perguruan tinggi. Bukan sekadar bertambahnya jumlah institusi melainkan membengkaknya ketimpangan akses kualitas dan relevansi lulusan.

Data Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hampir lima ribu perguruan tinggi yang terdiri atas perguruan tinggi negeri perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi keagamaan. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah institusi pendidikan tinggi terbanyak di dunia.

Namun besarnya kuantitas tersebut tidak berbanding lurus dengan capaian partisipasi pendidikan tinggi masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hanya sekitar sepuluh persen penduduk Indonesia yang menamatkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Fenomena ini menunjukkan paradoks pendidikan tinggi. Kampus tumbuh subur tetapi akses masyarakat tetap terbatas.

Dalam konteks inilah inflasi perguruan tinggi perlu dibaca sebagai gejala struktural bukan sekadar persoalan administrasi pendidikan. Persoalan pertama yang mencolok adalah kesenjangan sebaran perguruan tinggi. Lebih dari separuh institusi pendidikan tinggi terkonsentrasi di Pulau Jawa dan sebagian wilayah Sumatera. Sementara itu kawasan Indonesia timur masih mengalami keterbatasan akses baik dari sisi jumlah kampus maupun kualitas fasilitas akademik.

Mahasiswa dari daerah tertinggal sering kali harus berpindah kota atau pulau dengan biaya sosial dan ekonomi yang tinggi hanya untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Baca juga: Tidak Semua Perguruan Tinggi Harus Jadi Research University

Kesenjangan geografis ini berkelindan dengan kesenjangan kualitas. Sebagian besar program studi dengan akreditasi unggul berada di perguruan tinggi negeri besar dan perguruan tinggi swasta mapan di kota besar. Sebaliknya banyak perguruan tinggi swasta kecil berjuang memenuhi standar minimum dosen, fasilitas, dan kurikulum.

Akibatnya kualitas pendidikan tinggi menjadi sangat tidak merata dan bergantung pada kemampuan ekonomi mahasiswa.

Dalam kondisi demikian pendidikan tinggi berisiko menjadi mekanisme reproduksi ketimpangan sosial. Mahasiswa dari keluarga mampu memiliki akses ke kampus berkualitas dengan jaringan industri dan reputasi kuat. Sementara mahasiswa dari keluarga kurang mampu sering kali terjebak di institusi dengan daya dukung terbatas dan prospek lulusan yang lemah.

Inflasi perguruan tinggi akhirnya melahirkan ilusi meritokrasi seolah semua memiliki kesempatan yang sama padahal struktur sistemiknya timpang.

Masalah berikutnya adalah kualitas lulusan. Berbagai survei ketenagakerjaan menunjukkan adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Banyak lulusan bekerja di sektor informal atau pekerjaan yang tidak sesuai bidang studi. Ini bukan semata kesalahan individu mahasiswa melainkan cerminan lemahnya keterkaitan antara kurikulum pendidikan tinggi riset dan kebutuhan sosial ekonomi.

Sebagian besar perguruan tinggi masih berorientasi pada pengajaran semata dengan kapasitas riset yang terbatas. Hanya sebagian kecil universitas yang memiliki ekosistem riset kuat dan terhubung dengan inovasi industri. Tanpa penguatan riset dan relevansi kurikulum, pendidikan tinggi akan terus memproduksi lulusan yang rentan tersisih di pasar kerja.

Di tengah persoalan tersebut pemerintah mulai membuka ruang bagi kehadiran perguruan tinggi asing di Indonesia. Kebijakan ini sering dipromosikan sebagai solusi peningkatan kualitas dan daya saing global pendidikan tinggi nasional. Kehadiran kampus asing diharapkan membawa standar akademik internasional transfer pengetahuan dan atmosfer kompetisi sehat.

Namun kebijakan ini juga menyimpan dilema serius. Tanpa kerangka regulasi yang berpihak pada penguatan kampus lokal, perguruan tinggi asing justru berpotensi memperlebar jurang ketimpangan. Kampus asing dengan biaya tinggi akan menyasar segmen mahasiswa tertentu dan beroperasi di kota besar yang sudah padat institusi unggulan. Sementara kampus lokal di daerah tertinggal semakin terpinggirkan.

Pertanyaannya bukan apakah perguruan tinggi asing perlu hadir atau tidak melainkan bagaimana kebijakan tersebut ditempatkan dalam strategi nasional pendidikan tinggi. Jika kehadiran kampus asing tidak disertai kewajiban kolaborasi riset, transfer dosen, dan pengembangan kapasitas institusi lokal, maka manfaatnya akan sangat terbatas. Pendidikan tinggi asing berisiko menjadi simbol prestise bukan instrumen pemerataan kualitas.

Inflasi perguruan tinggi pada akhirnya menuntut evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan pendidikan nasional. Fokus pada penambahan jumlah institusi perlu digeser menuju penguatan kualitas dan relevansi. Negara harus berani melakukan konsolidasi pembinaan perguruan tinggi bukan sekadar memberi izin operasional baru. Akreditasi tidak boleh menjadi formalitas administratif melainkan alat peningkatan mutu yang nyata.

Selain itu pemerataan sebaran perguruan tinggi berkualitas harus menjadi agenda serius. Insentif bagi dosen riset dan infrastruktur di luar Jawa perlu diperkuat. Pendidikan tinggi tidak boleh terus bergantung pada logika pasar yang menguntungkan wilayah dan kelompok tertentu saja.

Inflasi perguruan tinggi adalah cermin kegamangan kebijakan antara ekspansi dan kualitas antara globalisasi dan keadilan sosial. Jika tidak ditangani dengan visi jangka panjang, pendidikan tinggi akan kehilangan fungsinya sebagai alat mobilitas sosial dan transformasi bangsa.

Pendidikan tinggi seharusnya menjadi ruang pembentukan nalar kritis inovasi dan keadilan sosial. Bukan sekadar mesin produksi gelar di tengah inflasi institusi yang kian menjauh dari cita cita mencerdaskan kehidupan bangsa.

Baca juga: Perguruan Tinggi dan Agenda Kebangsaan