Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
SETIAP tahun Indonesia meluluskan jutaan siswa dari bangku sekolah menengah. Mereka keluar dari gerbang SMA dan SMK dengan harapan, kecemasan, dan mimpi beragam.
Namun, data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) memberi kita pertanyaan besar yang jarang dibicarakan secara serius dalam perdebatan publik.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Indonesia pada 2024–2025 berada di kisaran 31,45–32 persen.
Artinya, hanya sekitar sepertiga penduduk usia kuliah yang benar-benar mengakses pendidikan tinggi. Dengan kata lain, sekitar 68 persen lulusan sekolah menengah tidak melanjutkan ke perguruan tinggi.
Pertanyaannya sederhana tetapi mendasar: ke mana mereka pergi?
Pertanyaan ini bukan sekadar soal statistik pendidikan. Ia menyentuh jantung persoalan pembangunan Indonesia: kualitas tenaga kerja, produktivitas ekonomi, dan masa depan bonus demografi yang sering kita banggakan.
Generasi yang langsung masuk pasar kerja
Sebagian besar lulusan SMA dan SMK yang tidak melanjutkan kuliah langsung masuk ke pasar kerja. Namun, pasar kerja yang mereka masuki bukanlah pasar kerja yang ideal.
Banyak dari mereka terserap di sektor informal—perdagangan kecil, jasa sederhana, pekerja ritel, buruh pabrik level operator, hingga ekonomi digital berbasis platform seperti kurir dan pengemudi layanan daring.
Baca juga: Inflasi 4,76 Persen: Alarm Dini bagi Stabilitas Daya Beli
Masalahnya, sebagian besar pekerjaan tersebut tidak memerlukan keterampilan tinggi. Akibatnya, produktivitas tenaga kerja relatif rendah dan mobilitas ekonomi menjadi terbatas.
Banyak dari mereka akhirnya terjebak dalam pekerjaan berupah rendah yang sulit memberi ruang bagi peningkatan kesejahteraan jangka panjang.
Sebagian lainnya bahkan tidak langsung terserap pasar kerja. Mereka masuk kategori pengangguran muda atau setengah menganggur.
Fenomena ini bukan kecil. Dalam banyak laporan ekonomi, tingkat pengangguran usia muda di Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya.
Dengan kata lain, sebagian dari 68 persen lulusan SMA yang tidak kuliah tidak benar-benar memiliki jalur transisi yang jelas menuju dunia kerja.
Fenomena ini juga memperlihatkan paradoks dalam sistem pendidikan kita. Di satu sisi, pemerintah terus mendorong peningkatan akses pendidikan tinggi melalui berbagai kebijakan—beasiswa, KIP Kuliah, hingga pembangunan perguruan tinggi baru.
Namun di sisi lain, sebagian keluarga masih melihat kuliah sebagai investasi yang berisiko.
