Penulis
KOMPAS.com - Pemerintah akan mengumumkan kapan kebijakan work from home (WFH) dimulai setelah Lebaran 2026.
Rencana penerapan WFH sebagai langkah mitigasi menghadapi krisis energi dunia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa keputusan tersebut sudah diambil.
Namun, pengumumannya akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya (mengumumkan) nanti, Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto),” kata Purbaya dikutip dari Antara, Rabu (25/3/2026).
Baca juga: Banyuwangi Siapkan Skema WFH bagi ASN demi Hemat BBM, Cek Aturannya
Purbaya menjelaskan, kebijakan WFH berpotensi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), meski besaran penurunannya masih dalam tahap perhitungan.
Purbaya menilai dampak kebijakan tersebut tidak bisa dilihat dari satu sisi saja.
Peningkatan aktivitas ekonomi justru dapat terjadi seiring penerapan kebijakan ini.
Menurut Purbaya, meningkatnya aktivitas ekonomi berdampak positif bagi bisnis dan meningkatkan penerimaan pajak.
“Hemat saya mungkin enggak di sananya karena ekonomi aktifnya naik, bisnis naik cepat, konsumsi naik,” tuturnya.
"Tapi, kalau pajak saya juga naik, selaras dengan itu kan saya untung juga," tambah Purbaya.
Baca juga: WFH ASN Pemprov Jatim Mulai 1 April: Berlaku Setiap Rabu, Guru-Nakes Masuk, Hemat BBM 108.000 Liter
Purbaya menambahkan bahwa pendekatan pemerintah dalam menilai kebijakan WFH dilakukan secara menyeluruh, termasuk mempertimbangkan aspek produktivitas dan penerimaan negara.
Terkait skema penerapan, salah satu opsi yang muncul adalah pelaksanaan WFH satu hari dalam sepekan.
Hari yang dipilih mempertimbangkan dampak paling kecil terhadap produktivitas kerja.
“Kalau diliburkan kan yang dipilih yang berdampak paling kecil ke produktivitas, Jumat kan paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil,” imbuh Purbaya.