Korsel Garap Studi Kelayakan Proyek LRT Bali

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Korea Selatan (Korsel) dalam rangka mempersiapkan pembangunan proyek LRT Bali.

Hal itu tersaji dalam agenda pertemuan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dengan Chairman & CEO Korean National Railway (KNR) Mr. Kin Hanyoung dan CEO Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Cooperation (KIND) Mr. Kang Hoon Lee, di Korsel, pada Selasa (30/05/2023).

Pertemuan tersebut membahas perkembangan kerja sama kedua negara pada proyek pembangunan infrastruktur kereta api, yaitu MRT Fase 4 rute Fatmawati-TMII dan LRT Bali.

"Indonesia dan Korsel berkomitmen memastikan keberlanjutan dan penyelesaian kedua proyek tersebut yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan studi kelayakan, baik pra-Feasibility Study (pra-FS) maupun Feasibility Study (FS)," terang Budi dikutip dari laman Kemenhub.

Baca juga: Kabar Gembira! 12 Juli 2023, LRT Jabodebek Mulai Beroperasi

Terkait proyek pembangunan LRT Bali, lanjut Menhub, sedang dalam tahap persiapan untuk melakukan studi kelayakan.

"Studi kelayakan atau FS ini nantinya akan didanai melalui skema bantuan atau Official Development Assistance (ODA) dari Korsel. Sementara untuk pendanaan konstruksinya akan dilakukan melalui skema KPBU," bebernya.

Sementara untuk proyek MRT Fase 4 rute Fatmawati-TMII, Kemenhub melalui Ditjen Perkeretaapian telah bersurat kepada Gubernur DKI Jakarta tentang kajian pra-FS yang sudah dilakukan oleh K-Consortium.

"Saat ini kajiannya tengah di-review atau dievaluasi oleh pihak Pemprov DKI sebagai penanggung jawab proyek pembangunan MRT Jakarta fase 4," tukas Budi.

Untuk diketahui, KNR adalah perusahaan kereta api nasional Korsel, yang mengoperasikan jaringan kereta api di seluruh Korsel dan bertanggung jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur kereta api di negara tersebut.

Sedangkan KIND adalah perusahaan yang bertanggung jawab atas pengembangan infrastruktur dan pembangunan perkotaan di luar Korsel, yang bertindak sebagai fasilitator, koordinator, dan investor dalam proyek Kemitraan Pemerintah-Swasta Public-Private Partnership (PPP) secara global.