Pertobatan Ekologis Para Perencana Kota

PARA perencana kota punya bahasa baru yang menjadi tren, yaitu urbanisme ekologis. Namun, para perencana Indonesia nampaknya perlu banyak berkontemplasi ketika negara didera bencana, awal tragis untuk memulai pertobatan ekologis.

Fenomena krisis di dunia ini saling terhubung. Krisis iklim dapat dilihat sebagai krisis moral dan spiritual.

Masalah degradasi lingkungan berakar pada krisis moral dan etika yang dalam, berakar pada "paradigma teknokratis" yang memperlakukan alam dan manusia sebagai objek yang dieksploitasi untuk keuntungan, alih-alih menghargai nilai intrinsiknya.

Dekade terakhir ini dunia menyaksikan pergeseran besar dalam perkembangan di perkotaan maupun pedesaan.

Migrasi lokal dan global, kesenjangan yang semakin melebar, dan pengangguran kaum muda terus memperdalam kesenjangan di perkotaan. Informalitas, isu perumahan, pekerjaan, dan tata kelola menjadi isu dominan dalam manajemen perkotaan.

Urbanisasi hari ini di dunia telah melewati ambang batas simbolis, yaitu lebih dari 3,75 miliar atau 58 persen manusia tinggal di daerah perkotaan. Diproyeksikan pada 2050 mencapai 70 persen.

Baca juga: Belajar Ketangguhan dari Bencana Sumatera

Belahan bumi selatan berkontribusi besar pada angka tingkat urbanisasi dunia walaupun tahapnya berbeda-beda di tiap negara.

Di China dan Asia Tenggara, kota-kotanya tumbuh pesat mengikuti pertumbuhan dan dinamika industri.

Namun tempat lain, seperti di Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan, urbanisasi lebih didorong oleh ketiadaan kesempatan kerja.

Kesulitan hidup di pedesaan mendorong jutaan orang beralih ke mata pencaharian informal di kota-kota yang sedang berkembang dan wilayah pinggiran kota.

Dengan penduduk mendekati 300 juta, Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi. Dalam proses itu, dalam 30 tahun kedepan akan tercipta 60 juta masyarakat urban baru.

Pada saat bersamaan, kita melihat fenomena politik populis menjadi panggung utama di banyak negara, memengaruhi peran penting perencanaan jangka panjang yang seharusnya berbasis data, kalah oleh pengambilan keputusan yang bersifat ad-hoc dan reaktif.

Awal bulan ini di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi, saya bersama masyarakat internasional perencana kota berkumpul dalam rangka 60 tahun International Society of City & Regional Planners (ISOCARP).

Momen penting refleksi komunitas para praktisi global bidang perencanaan kota, para akademisi, dan pembuat kebijakan. Kita berkumpul membahas bagaimana masa depan perkotaan yang adil, tangguh dan berkelanjutan.

Para pemikir perkotaan terkemuka dunia menyadari tantangan kebutuhan membangun kota berketahanan, yang kini dihadapkan pada praktik dan instrumen perencanaan yang seringkali terbukti terlalu kaku, terlalu lambat, dan terlalu jauh dari realitas kehidupan.