Hashim: Ada Pihak-pihak yang Ambil Untung Program 3 Juta Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkap terdapat pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari program pembangunan 3 juta rumah yang tengah dijalankan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Hashim dalam Pencanangan Pembangunan Hunian dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di Manggarai, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Hashim menegaskan, lahan milik badan usaha milik negara (BUMN) harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya untuk pembangunan perumahan rakyat, bukan dijual dengan harga pasar.

Menurutnya, Prabowo telah menegaskan bahwa tanah milik BUMN merupakan milik rakyat Indonesia. Sehingga, penggunaannya harus diarahkan untuk mendukung program perumahan bersubsidi.

Baca juga: Hashim: Rumah Kumuh Penyebab Stunting dan TBC Anak-anak di Indonesia

“Tanah milik BUMN itu adalah tanah milik rakyat Indonesia, sehingga tanah itu tidak boleh dijual dengan harga pasar. Itu khusus untuk subsidi rakyat, untuk perumahan,” ujar Hashim.

Dia mengungkapkan, adanya pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan program tersebut untuk meraih keuntungan besar.

Ini termasuk dengan meminta jatah unit apartemen di lokasi strategis untuk kemudian dijual kembali.

“Ada yang bilang ke saya, di tempat-tempat strategis bisa minta jatah seribu apartemen atau lima ratus apartemen, nanti dijual bisa dapat keuntungan lima kali,” katanya.

"Praktik Tidak Boleh Terjadi"

Hashim menegaskan praktik tersebut tidak boleh terjadi dalam pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah.

Selain itu, dia juga meminta agar kualitas pembangunan perumahan rakyat benar-benar diperhatikan agar masyarakat tidak kecewa dengan hasil pembangunan.

Baca juga: Anak Hashim Jadi Kartu As, Pamor Triniti Land Naik 10 Kali Lipat

Hashim juga menyoroti adanya praktik penyimpangan dalam sejumlah proyek perumahan rakyat yang pernah terjadi sebelumnya, seperti praktik mark up maupun kualitas bangunan yang tidak sesuai standar.

Karena itu, dia puun meminta seluruh pihak yang terlibat dalam program tersebut untuk memperkuat pengawasan agar pelaksanaan pembangunan perumahan berjalan sesuai tujuan program dan memberikan manfaat bagi masyarakat.