Take Home Pay Anggota DPR RI Kini Rp 65.595.730 per Bulan, Usai Tunjangan Rumah Dihapus

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa mulai 31 Agustus 2025, seluruh fraksi partai politik sepakat menghapus tunjangan perumahan.

Dengan kebijakan ini, take home pay anggota DPR kini sekitar Rp 65.595.730 juta per bulan.

Dasco menyebut penghapusan tunjangan rumah dilakukan untuk transparansi dan efisiensi.

Dia juga menambahkan bahwa DPR akan memangkas beberapa fasilitas lain, seperti biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi.

Rincian gaji dan tunjangan DPR

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/9/2025), berikut rincian gaji dan tunjangan anggota DPR:

Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan

• Gaji pokok: Rp 4.200.000
• Tunjangan suami/istri: Rp 420.000
• Tunjangan anak: Rp 168.000
• Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000
• Tunjangan beras: Rp 289.680
• Uang sidang/paket: Rp 2.000.000

Total: Rp 16.777.680

Tunjangan Konstitusional

• Biaya komunikasi intensif dengan masyarakat: Rp 20.033.000
• Tunjangan kehormatan: Rp 7.187.000
• Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp 4.830.000
• Honorarium fungsi legislasi: Rp 8.461.000
• Honorarium fungsi pengawasan: Rp 8.461.000
• Honorarium fungsi anggaran: Rp 8.461.000

Total: Rp 57.433.000

• Total bruto: Rp 74.210.680
• Potongan PPh 15 persen: Rp 8.614.950

Take home pay: Rp 65.595.730 per bulan

Anggota nonaktif tak lagi terima gaji

Dasco juga memastikan bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan tidak akan menerima gaji maupun tunjangan.

Proses penonaktifan akan dilakukan melalui Mahkamah Kehormatan DPR RI.

Transparansi gaji DPR

Publik selama ini kerap mempertanyakan besarnya gaji dan tunjangan anggota DPR di tengah kinerja legislatif yang dinilai belum maksimal.