22 Halte Transjakarta Rusak, Perbaikan Ditargetkan Rampung 9 September 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat sebanyak 22 halte Transjakarta mengalami kerusakan akibat kerusuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK) saat demo di Ibu Kota beberapa hari belakangan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, 16 halte mengalami kerusakan karena vandalisme dan coretan.

“Akibat unjuk rasa, ada 22 halte Transjakarta baik yang BRT (Bus Rapid Transit) maupun non-BRT serta satu pintu tol yang terdampak. Dari sejumlah tersebut, enam halte Transjakarta terbakar dan dijarah,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025).

Baca juga: Momen Rano, Ojol, hingga Pelajar Gotong Royong Bersihkan Halte Senen yang Dibakar

Adapun perbaikan halte Transjakarta telah dimulai sejak Sabtu (30/8/2025) lalu.

Pramono menargetkan seluruh halte yang rusak dapat kembali beroperasi paling lambat pada 9 September 2025.

“Seluruh halte yang dirusak mulai dari Sabtu kemarin kita lakukan pembersihan dan segera diperbaiki. Mudah-mudahan baik yang rusak sedang maupun rusak berat dapat selesai tanggal 8 atau 9 September,” ujar Pramono.

Meski beberapa halte masih dalam tahap perbaikan, layanan Transjakarta disebut sudah kembali normal.

“Per 1 September pukul 05.00, seluruh rute Transjabodetabek di 14 koridor sudah berjalan normal,” kata Pramono.

Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, Pemprov DKI menggratiskan tarif Transjakarta dan MRT sejak 1 hingga 8 September 2025.

Baca juga: 1.240 Orang Perusuh di Jakarta Ditangkap, Polisi: Mayoritas Bukan Warga Setempat

Subsidi yang digelontorkan untuk program ini diperkirakan mencapai belasan miliar rupiah.

“Kita harus memberikan subsidi transportasi karena gratis tadi kurang lebih Rp 18 miliar sampai dengan seminggu ini,” kata Pramono.

Sebelumnya, kerusuhan yang dilakukan orang tak dikenal (OTK) saat unjuk rasa pada Jumat (29/8/2025) menimbulkan kerugian hingga Rp 55 miliar.

Kerugian tersebut meliputi kerusakan sarana transportasi publik, infrastruktur kota, hingga fasilitas pendukung lainnya.