Penghapusan Opsi Transit Pesawat Berdampak ke Terbatasnya Konektivitas

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana penghapusan sejumlah rute penerbangan transit dan dorongan penggunaan penerbangan langsung dinilai berisiko mempersempit konektivitas antarwilayah.

Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia Revy Petragradia mengatakan kebijakan tersebut perlu dikaji lebih dalam. Banyak daerah masih bergantung pada skema penerbangan tidak langsung.

“Rencana tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam. Penghapusan rute transit berpotensi menimbulkan dampak serius bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada skema penerbangan tidak langsung,” ujar Revy, Kamis (26/2/2026).

Baca juga: Di Balik Lepas Landas Pesawat, Aviation Fuel Terminal Pertamina Jaga Pasokan dan Kualitas Avtur

Ia mencontohkan sejumlah daerah seperti Tana Toraja, Nabire, dan Kupang yang kerap harus transit di Bali atau kota besar lain untuk melanjutkan perjalanan.

Revy menilai pemerintah perlu berhati hati sebelum menghapus rute transit. Tanpa opsi pengganti, masyarakat berisiko kehilangan akses.

“Harus ada kajian alternatif, misalnya penyediaan moda feeder seperti bus atau kapal di rute terdekat, atau penggunaan pesawat berukuran lebih kecil agar layanan tetap berjalan,” katanya.

Menurut dia, kebijakan transportasi tidak boleh hanya berorientasi pada efisiensi dan peningkatan volume penerbangan langsung. Pembatasan transit tanpa solusi dapat menimbulkan kebingungan, terutama saat kursi penerbangan langsung tidak mencukupi lonjakan penumpang mudik.

“Kalau opsi transit dihilangkan, harus dijelaskan alternatifnya apa. Apakah moda lain disiapkan, apakah jadwal tetap ada dengan frekuensi disesuaikan, atau ada skema lain. Semua ini perlu dikaji lebih dalam, jangan sampai masyarakat kehilangan akses,” lanjutnya.

Baca juga: Diskon Tiket Pesawat 17-18 Persen Berlaku 14-29 Maret 2026

Dampak kebijakan tersebut dinilai tidak hanya dirasakan pemudik, tetapi juga daerah tujuan. Pembatasan konektivitas udara berpotensi mengganggu sektor pariwisata dan logistik di daerah.

Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan upaya pemerataan ekonomi dan pengembangan kawasan di luar kota besar.

“Indonesia adalah negara kepulauan. Peran transit itu strategis untuk menjaga konektivitas antardaerah. Solusinya bisa dengan penyesuaian jenis pesawat yang lebih kecil agar sesuai antara demand, supply, dan biaya operasional," ujar Revy.

"Selain itu, kawasan tujuan juga perlu terus dikembangkan agar tingkat keterisian pesawat tinggi dan rute tetap berkelanjutan,” tambahnya.

Revy mengingatkan penghapusan transit tanpa kesiapan moda atau armada pengganti berisiko membuat daerah terpencil semakin terisolasi.

“Kalau dihilangkan tanpa opsi, pemudik jelas dirugikan. Masyarakat berhak mendapatkan layanan transportasi yang layak, apalagi mereka sudah berkontribusi melalui pajak,” ujarnya.

“Jangan sampai kebijakan mudik yang seharusnya meringankan justru menambah kesulitan,” tegasnya.