Gap Literasi dan Inklusi Keuangan Masih Lebar, Bos BI Ingatkan Kejahatan Digital dan Bahaya Pinjol Ilegal

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyoroti masih lebarnya kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kejahatan digital maupun praktik pinjaman online (pinjol) ilegal.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai 92,74 persen.

Sementara, tingkat literasi keuangan masyarakat masih berada di level 66,46 persen.

Baca juga: Bayar Utang dan Stabilisasi Rupiah, Cadangan Devisa Februari 2026 Turun Jadi 151,9 Miliar Dollar AS

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, survei tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kemudahan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dengan tingkat pemahaman mereka terhadap produk dan layanan keuangan.

Sementara menurutnya, peningkatan inklusi keuangan yang ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengakses layanan keuangan harus diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai produk dan layanan tersebut.

"Masalahnya, meningkatkan inklusi keuangan idealnya diimbangi oleh peningkatan literasi keuangan. Tidak hanya menggunakan account, menggunakan QRIS, maupun yang lain, tapi bagaimana mereka itu tahu (produk dan layanan keuangan)," ujarnya saat acara Launching AKSI KLIK di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Perry menjelaskan, literasi keuangan menjadi faktor penting agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam berbagai modus kejahatan di sektor keuangan yang semakin marak seiring berkembangnya digitalisasi.

Tidak hanya itu, masyarakat juga perlu memiliki literasi keuangan yang tinggi agar dapat memahami perbedaan pinjol legal dan ilegal.

Hal ini agar mereka tidak terjebak utang yang semakin banyak karena mengambil pinjaman di pinjol ilegal. "Kenapa perlu literasi? Agar mereka mampu memberikan akses terhadap produk keuangan tetapi yang utama juga terlindungi dari berbagai kejahatan-kejahatan," ucapnya.

Oleh karenanya, Perry mengatakan, bank sentral akan terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai program edukasi serta kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Selain itu, bank sentral juga memperkuat inklusi keuangan melalui percepatan digitalisasi sistem pembayaran, antara lain lewat pengembangan QRIS dan BI FAST.

Perry mengungkapkan, penggunaan QRIS saat ini semakin masif di masyarakat. Jumlah penggunanya bahkan telah mendekati 60 juta orang, dengan sekitar 50 juta di antaranya berasal dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Oleh karena itu, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran perlu terus diimbangi dengan penguatan literasi keuangan khususnya digital," tuturnya.

Baca juga: BI soal Rupiah Melemah Dekati Rp 17.000: Relatif Lebih Baik Dibandingkan Mata Uang Regional