Ekonomi Syariah dan Inovasi Pembiayaan Pembangunan

Oleh Irfan Syauqi Beik

Dekan dan Guru Besar FEM IPB University

Perkembangan ekonomi syariah dalam satu dekade terakhir terus menunjukkan kinerja yang semakin meningkat.

Berdasarkan laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) Bank Indonesia 2025, yang baru dirilis Februari lalu, kontribusi sektor HVC (Halal Value Chain) terhadap PDB nasional kita, mengalami kenaikan dari 25 persen pada 2024, menjadi 27 persen tahun 2025.

Kenaikan ini ditopang oleh pertumbuhan sektor strategis HVC sebesar 6,21 persen pada tahun 2025, naik dari 4 persen pada tahun sebelumnya.

Data BI juga menunjukkan bahwa pertumbuhan HVC ini didominasi oleh tiga sektor unggulan, yaitu pertanian dan makanan minuman halal, pariwisata ramah muslim dan fesyen muslim. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi yang kuat, stabilitas harga dan investasi di sektor halal yang terus membaik.

Baca juga: Kelola THR, Masyarakat bisa Investasi ke Obligasi Negara hingga Reksadana Syariah

Tidaklah mengherankan jika kemudian ekspor halal kita semakin meningkat, sebagaimana yang ditunjukkan oleh kinerja ekspor makanan minuman halal yang mencapai angka 53,4 miliar dollar AS dengan impor sebesar 23,05 miliar dollar AS. Kondisi ini memberikan surplus pada neraca perdagangan Indonesia.

Demikian pula dengan kinerja sektor keuangan syariah yang juga menunjukkan tren peningkatan. Sebagai contoh, pembiayaan perbankan syariah tumbuh di kisaran 9,66 persen.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh pembiayaan terhadap sektor HVC yang sangat kuat, dan membuktikan bahwa ekosistem sektor rill dan sektor keuangan syariah semakin kokoh. Makanan minuman halal dan pariwisata ramah muslim menjadi dua sektor yang pembiayaan perbankan syariahnya tumbuh di kisaran 20 persen.

Selain itu, kinerja sektor keuangan sosial syariah, khususnya ZISWAF (zakat, infak, sedekah dan wakaf) serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL), juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pengumpulan zakat telah menembus angka Rp 41 triliun pada tahun 2024, naik sebesar 26,9 persen dari pengumpulan tahun sebelumnya yang mencapai angka Rp 32,3 triliun. Sementara pengumpulan wakaf uang juga telah menembus angka Rp 3 triliun di tahun yang sama.

Baca juga: Cost of Fund Dinilai Bikin Pembiayaan Syariah Lebih Mahal

Khusus pembiayaan APBN, nilai outstanding sukuk negara (SBSN) per 2025 mencapai angka Rp 1.703 triliun, atau sekitar 20 persen dari total penerbitan surat berharga negara. Sementara nilai outstanding CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk) berada pada angka Rp 1,47 triliun tahun 2025.

Inovasi Produk dan Kebijakan

Dengan kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan instrumen ekonomi dan keuangan syariah berada pada jalur yang tepat. Namun demikian, upaya penguatan pembangunan ekonomi syariah yang inklusif dan berkeadilan harus terus dilakukan.

Saat ini terdapat gap yang sangat besar antara kemampuan penerimaan negara dengan besaran pembiayaan pembangunan yang dibutuhkan, terutama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di 2030. Oleh karena itu, sejumlah inovasi perlu untuk terus dikembangkan.

Paling tidak, ada 2 inovasi yang diperlukan, dimana hal ini akan dibahas secara detil dalam Sarasehan Ekonomi Islam di Surabaya, pada 7 Maret 2026, yang diselenggarakan Syarikat Islam dan OJK Jawa Timur.

Baca juga: Sebut LPS Pisahkan Rekap Transaksi Konvensional dan Syariah, Anggito: Kemenkeu Malah Belum

Inovasi pertama adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membiayai berbagai proyek strategis pembangunan nasional, melalui modifikasi skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) menjadi skema KPDPM (Kerjasama Pemerintah dengan Pengelola Dana Masyarakat), dengan menggunakan akad-akad syariah seperti akad bagi hasil (mudarabah dan musyarakah).