Satu Tahun BPJPH, Produk Bersertifikat Halal Tembus 9,8 Juta

KOMPAS.com - Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI dalam satu tahun perjalanannya telah menorehkan capaian yang signifikan pada program sertifikasi halal.

Hingga Oktober 2025, tercatat lebih dari 9,8 juta produk di Indonesia telah memperoleh sertifikat halal. Hasil ini menjadi capaian tertinggi sejak regulasi wajib halal diberlakukan.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyatakan, capaian ini merupakan bukti nyata bahwa program sertifikasi halal merupakan kekuatan baru bagi penguatan ekonomi nasional.

“Capaian 9,8 juta produk bersertifikat halal dalam satu tahun ini menunjukkan bahwa kewajiban sertifikasi halal bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan gerakan besar yang juga menggerakkan ekonomi umat dengan memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global,” ujar Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (22/10/2025).

Hal tersebut dikatakan Babe Haikal, sapaan akrab Ahmad Haikal Hasan usai menjadi narasumber forum group discussion (FGD) “Penguatan Ekosistem Halal Nasional di Era Regulasi Wajib Halal” yang digelar oleh Perhimpunan Saudagar Muslimah Indonesia (Persami) dan PT Surveyor Indonesia (Persero) di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

“Era regulasi wajib halal harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi umat dan peningkatan daya saing produk halal Indonesia di pasar global,” ujar Babe Haikal.

Baca juga: Bantah Food Tray MBG Haram, Babe Haikal: I Guarantee You

Babe Haikal menjelaskan, peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya 'tertib halal' atau kepatuhan atas regulasi jaminan produk halal menjadi faktor utama keberhasilan ini.

Tidak hanya pelaku UMKM, kata dia, industri besar juga semakin aktif menyertifikasi produknya karena melihat nilai strategis halal sebagai standar global.

“Halal bukan hanya urusan agama, tapi juga simbol kualitas dan kesehatan yang diakui dunia. Negara-negara non-Muslim, seperti Tiongkok, Brasil, dan Amerika Serikat justru menjadi produsen produk halal terbesar. Indonesia harus menjadikan halal sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.

"Dan dengan tertib halal, kita akan dapat memanfaatkan peluang ekonomi halal ini secara optimal." tegasnya.

Babe Haikal juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk media massa, dalam menyukseskan implementasi kebijakan wajib halal.

“Saya mengimbau rekan-rekan media untuk menyampaikan informasi secara utuh dan berimbang. Isu halal bersifat sensitif, tetapi sangat strategis bagi pembangunan ekonomi nasional,” tegasnya.