KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan pihaknya tetap mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat adalah sekolah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Mu'ti mengatakan, dukungan yang tetap diberikan antara lain dari segi penyediaan kurikulum yang digunakan untuk pembelajaran para siswa.
"Bisa kita lihat bagaimana Sekolah Rakyat terselenggara dengan baik dan benar-benar memberi manfaat besar bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu," kata Mu'ti dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (28/1/2026).
Baca juga: Kemendikdasmen Siapkan Rp 14 T untuk Kesejahteraan Guru Non ASN Tahun 2026
Selain aspek kurikulum, Mu’ti mengatakan, pihaknya juga mendukung skema penyiapan dan pemenuhan guru Sekolah Rakyat.
Mu'ti menuturkan, para guru yang bertugas di Sekolah Rakyat dibekali pelatihan khusus, menyesuaikan dengan kurikulum multi-entry dan multi-exit yang diterapkan.
Sehingga proses pembelajaran di Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan latar belakang siswa yang beragam.
Baca juga: Kemendikdasmen Minta Lagu Rukun Sama Teman Dinyanyikan Saat Upacara Bendera di Sekolah
ilustrasi guru Kemendikdasmen juga mendukung penguatan kapasitas kepala sekolah dan guru melalui program pelatihan yang dilaksanakan bersama Kementerian Sosial.
Kepala sekolah telah mengikuti pembekalan khusus, sementara sebagian besar guru yang merupakan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) siap diterjunkan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Mu'ti menegaskan Sekolah Rakyat menjadi ruang tumbuh bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi diri.
Menurutnya, sekolah ini adalah tempat generasi muda tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang hebat.
Baca juga: Antisipasi Kendala Teknis TKA SD-SMP 2026, Kemendikdasmen Koordinasi dengan PLN hingga Kominfo
Program Sekolah Rakyat dirancang bagi anak-anak yang sempat terputus dari layanan pendidikan formal agar kembali memperoleh hak belajar secara layak dan bermutu.
"Kemendikdasmen bersama kementerian terkait memastikan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat akan berjalan sejalan dengan sekolah umum yang berada dalam kewenangan kementerian agar berjalan berkelanjutan, inklusif, dan berkualitas," ucap Mu'ti.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang