Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Belajar Daring Imbas Perang Iran di Indonesia, dari Wacana ke Batalnya

Kompas.com, 27 Maret 2026, 11:04 WIB
Sania Mashabi,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Seiring meningkatnya eksklasi perang di Iran dan negara Timur Tengah dengan Amerika Serikat (AS) membuat beberapa negara mulai khawatir dengan stok minyak bumi atau Bahan Bakar Minyak (BBM) mereka.

Hal itu disebabkan karena negara Arab merupakan salah satu pemasok minyak bumi terbesar dan akses jalan untuk membawa minyak bumi tersebut harus melewati daerah-daerah krusial yang tengah mengalami perang.

Kekhawatiran itu salah satunya juga melanda Indonesia. Saat ini pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan penghematan BBM.

Baca juga: 8 Bidang Ilmu Binus University Masuk Daftar 1-9 Terbaik Nasional 2026

Mulai dari memberlakukan work from home (WFH) bagi pegawai negeri hingga membuka opsi siswa belajar secara hybrid atau secara daring dan luring.

Namun terkait opsi belajar hybrid, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan tidak akan ada pembelajaran secara daring dalam rangka negara melakukan penghematan BBM.

Menurut Mu'ti, ada dua pertimbangan dalam memberikan keputusan ini yakni berkaitan dengan pertimbangan akademik dan pendidikan karakter.

Baca juga: Jelang Masuk Sekolah, KPAI: Jangan Bebani Siswa dengan Materi Berat

"Pembelajaran di sekolah dilaksanakan sebagaimana biasa dengan pertimbangan akademik dan penguatan pendidikan karakter," kata Mu'ti dikutip dari keterangan tertulis Kamis (26/3/2026).

Mu'ti menegaskan hal itu merupakan hasil rapat lintas kementerian dan juga keterangan resmi dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno pada 23 Maret lalu.

Terkait aturan mengenai pembelajaran di sekolah dalam kondisi tersebut, kata Mu'ti, akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Mendikdasmen. "Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan dalam Surat Edaran Menteri Dikdasmen," jelas Mu'ti.

Baca juga: 10 Bidang Ilmu Undip Masuk Ranking QS WUR by Subject 2026, Tembus Top 500

Sebelumnya, Menko PMK Pratikno, pada Selasa juga menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Dengan demikian, dari koordinasi lintas kementerian diputuskan bahwa pembelajaran tatap muka harus tetap berjalan untuk memastikan kualitas pendidikan tidak menurun.

"Bahwa di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa,” kata Pratikno dari keterangan resminya, sebagaimana dilansir Kompas.com.

Baca juga: Jadwal TKA SD-SMP 2026 Lengkap Per Sesi, Siap-siap Dimulai April

Pratikno membenarkan bahwa sempat juga ada opsi untuk melakukan pembelajaran hybrid, yakni gabungan luring dan daring. Namun, kembali menjaga kualitas pendidikan menjadi yang terpenting.

Belajar tatap muka harus prioritas

Langkah pemerintah itu didukung juga oleh Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai pembelajaran tatap muka di sekolah harus tetap menjadi prioritas bagi pemerintah.

Hal ini Hetifah ungkapkan merespons sempat adanya opsi pembelajaran dari rumah sebagai bagian dari upaya efisiensi energi di tengah dinamika global.

Baca juga: Peserta Tak Bisa Pilih Pusat UTBK SNBT 2026, Ini Penjelasan Panitia SNPMB

Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau