Penulis
KATHMANDU, KOMPAS.com – Antusiasme generasi muda Nepal meningkat tajam menjelang pemilu pertama sejak kerusuhan besar menggulingkan pemerintahan bulan lalu.
Di ibu kota Kathmandu, ratusan calon pemilih muda tampak mengantre untuk mendaftar sebagai pemilih baru.
Bagi banyak dari mereka, ini menjadi pengalaman pertama menggunakan hak pilih dalam sejarah politik Nepal yang baru saja diguncang protes anti-korupsi paling mematikan dalam beberapa dekade.
Baca juga: Tanah Longsor di Nepal Tewaskan 42 Orang, India Catat 20 Korban Jiwa
Setidaknya 73 orang tewas dalam kerusuhan 8–9 September, ketika massa membakar gedung parlemen, pengadilan, dan kantor pemerintahan.
Aksi itu dipicu oleh larangan sementara media sosial, tetapi diperdalam oleh kemarahan publik terhadap korupsi dan kesulitan ekonomi yang meluas.
Beberapa hari setelah pemerintah tumbang, mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki (73) ditunjuk sebagai perdana menteri sementara untuk memimpin Nepal hingga pemilu pada 5 Maret 2026.
“Pilar pemerintahan baru ini dibangun di atas mayat-mayat mahasiswa,” kata Niranjan Bhandari (21), mahasiswa yang tengah menunggu giliran memberikan data biometrik untuk pendaftaran pemilih.
“Itulah sebabnya kami ingin menyingkirkan wajah-wajah lama yang terlalu lama berkuasa,” ujarnya kepada AFP.
Baca juga: Pemerintah Sementara Usut Kematian 74 Orang dalam Demo Nepal
Masa depan politik Nepal kini berada di persimpangan. Tantangan terbesar bagi pemerintahan sementara adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai-partai lama yang dinilai gagal membawa perubahan.
Belum jelas apakah generasi muda akan membentuk partai baru atau justru memberi kesempatan kembali kepada elite lama.
Pemerintah saat ini telah memberlakukan larangan bepergian bagi KP Sharma Oli, politikus berhaluan Marxis berusia 73 tahun yang pernah empat kali menjabat perdana menteri.
Oli sedang diselidiki terkait perannya dalam kerusuhan, namun ia tetap vokal menyerukan pemulihan parlemen yang dibubarkan secara inkonstitusional.
Kerusuhan besar tersebut memperburuk kondisi ekonomi Nepal yang sudah rapuh. Bank Dunia mencatat, 82 persen tenaga kerja Nepal masih berada di sektor informal, sementara produk domestik bruto (PDB) per kapita hanya 1.447 dollar AS (sekitar Rp 24 juta) pada 2024.
Lembaga itu juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Nepal menjadi 2,1 persen, seiring meningkatnya ketidakpastian politik dan ekonomi pascakerusuhan.
Baca juga: Demo Nepal Berakhir: Banyak yang Hancur Sia-sia, Kerugian Ditaksir Rp 2,9 Triliun
Di kantor Komisi Pemilihan Umum distrik Kathmandu, suasana optimisme tampak di antara anak muda yang mengantre.