Bupati Pati Sudewo Sindir Pansus Hak Angket: Jangan karena Live Streaming, Telanjangi Pemerintah

KOMPAS.com – Bupati Pati Sudewo akhirnya angkat bicara mengenai kinerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati yang dibentuk pascadesakan masyarakat dalam aksi unjuk rasa pada 13 Agustus 2025. Pansus ini berpotensi berujung pada pemakzulan dirinya.

Seusai melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Baitunnur, Jumat (5/9/2025), Sudewo menegaskan agar Pansus tidak menjadikan forum sidang yang disiarkan langsung sebagai ajang membuka aib pemerintah.

Baca juga: Tiba di Jakarta, Warga Pati Temui KPK untuk Bahas Rekomendasi Penonaktifan Sudewo

“Jangan karena ini live streaming (disiarkan langsung), lalu digunakan sebagai kesempatan untuk menelanjangi pemerintah,” ujar Sudewo.

Sudewo Akui Tak Ada Pemimpin Sempurna

Bupati Sudewo mengaku menyadari bahwa kepemimpinannya tidak lepas dari kekurangan.

Namun, ia meminta Pansus agar tetap fokus pada persoalan utama, yakni kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

“Tidak ada pemimpin di dunia ini yang sempurna kecuali Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam,” ucap Sudewo.

“Saya berharap Pansus tidak melebar ke mana-mana. Yang dipersoalkan PBB-P2, ya itu saja ditajamkan, jangan ke mana-mana,” tambahnya.

Pansus DPRD Pati Bantah Pembahasan Melebar

Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, menolak anggapan bahwa pihaknya melebar dari topik.

Menurutnya, DPRD hanya menjalankan aspirasi rakyat yang berjumlah 22 poin dan kemudian dipadatkan menjadi 12 poin pembahasan utama.

“Pansus ini adalah ranah DPRD dan kami mendapatkan aspirasi masyarakat sebanyak 22 item. Itu kemudian dipadatkan menjadi 12 item. Jadi kami memang tidak hanya mengurusi kaitan pajak,” kata Bandang, Sabtu (6/9/2025).

Hingga saat ini, Pansus baru membahas lima poin. Masih ada tujuh poin lain yang menjadi pekerjaan rumah.

“Kami masih sesuai rel, dan ini keterbukaan publik. Masyarakat bisa menilai, kami lari ke mana, belok ke mana, naik ke mana, turun ke mana,” jelas Bandang.

KOMPAS.COM/PUTHUT DWI PUTRANTO NUGROHO Suasana rapat Pansus Hak Angket di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pati, Rabu (3/9/2025).

12 Poin Kebijakan Bupati yang Jadi Sorotan

Berdasarkan keterangan anggota Pansus, Muntamah, berikut 12 poin kebijakan Bupati Sudewo yang kini tengah dibahas:

1. Kebijakan kepegawaian: pengangkatan Direktur RSUD, mutasi, promosi, demosi, hingga rangkap jabatan yang diduga nepotisme.
2. Proses pengadaan barang-jasa.
3. Proyek infrastruktur dan prioritas pembangunan.
4. Kebijakan yang dinilai tidak aspiratif atau tidak berpihak pada masyarakat.
5. Dugaan korupsi DJKA (di luar kewenangan daerah).
6. Pemutusan kontrak 220 tenaga honorer RSUD Soewondo.
7. Pergantian slogan Kabupaten Pati secara sepihak.
8. Hambatan pelayanan publik akibat kewajiban PBB-P2.
9. Dugaan pelanggaran sumpah jabatan, sikap arogan, dan intimidasi masyarakat.
10. Dugaan pembohongan publik.
11. Pengangkatan Plt. Sekda yang diduga bermasalah.
12. Kebijakan pengelolaan Baznas.

DPRD Klaim Hanya Jalankan Konstitusi

Menanggapi tudingan bahwa Pansus berusaha menelanjangi pemerintah, Bandang menegaskan pihaknya hanya menjalankan konstitusi.

Baca juga: Kasus Suap Proyek Kereta Api: KPK Beberkan Status Penyidikan Bupati Pati Sudewo

“Terserah masyarakat atau Pak Bupati yang menilai. Mau menilai itu baik atau buruk, terserah. Yang jelas kami tidak ada niatan jelek. Kami hanya menjalankan konstitusi. Apa yang menjadi tugas kami sebagai Pansus, itu saja,” tandas Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul "Komentari Pansus Hak Angket, Bupati Pati Sudewo: Tidak Ada Pemimpin Sempurna kecuali Nabi Muhammad".