KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah resmi menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang.
Salah satu poin krusial dalam revisi ini adalah perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Dengan adanya perubahan ini, pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah akan dikelola langsung oleh kementerian baru yang dipimpin seorang menteri.
Baca juga: Kepala BP Haji Akan Jadi Menteri, tetapi Tunggu Keputusan Prabowo
Kementerian Haji dan Umrah akan resmi terbentuk setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan presiden (perpres).
Nantinya, kementerian ini akan mengambil alih seluruh fungsi BP Haji yang selama ini berperan dalam pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa penentuan siapa yang akan menjabat sebagai Menteri Haji dan Umrah merupakan kewenangan penuh Presiden.
“Apakah kepala sekarang akan otomatis jadi menteri? Itu biar presiden yang tentukan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Baca juga: Bos Maktour soal Kuota Haji yang Didapatnya di Era Yaqut: Sangat Kecil
Nama Mochamad Irfan Yusuf atau akrab disapa Gus Irfan mencuat sebagai kandidat kuat Menteri Haji dan Umrah.
Saat ini, ia menjabat sebagai Kepala BP Haji setelah ditunjuk oleh Presiden Prabowo. Sosok Gus Irfan dinilai memiliki latar belakang kuat, baik dari sisi pesantren maupun pengalaman organisasi dan politik.
Gus Irfan lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 24 April 1962. Ia merupakan putra KH Yusuf Hasyim sekaligus cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy’ari.
Baca juga: Anggota Komisi VIII Sorot Adanya Kuota Haji 2025 yang Tidak Terserap
Sejak lama, Gus Irfan dikenal aktif dalam mengelola Pondok Pesantren Tebuireng. Sejak 1989, ia menjabat sebagai Sekretaris Umum pesantren tersebut.
Selain itu, ia pernah menjadi Komisaris Utama PT BPR Tebuireng selama dua dekade, dari 1996 hingga 2016.
Di NU, Gus Irfan menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU), yang fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat NU.
Baca juga: Kepala BP Haji: Kesehatan Jemaah Haji Jadi Perhatian
Di luar aktivitas pesantren, Gus Irfan juga aktif dalam dunia politik. Ia merupakan kader Partai Gerindra dan sempat menjadi juru bicara tim pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno pada Pemilu 2019.
Pada Pemilu 2024, Gus Irfan maju sebagai calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur VIII dan berhasil meraih 77.433 suara.
Ia sempat dilantik sebagai anggota DPR periode 2024–2029 sebelum akhirnya dipercaya Presiden Prabowo untuk memimpin BP Haji.
Baca juga: Bahlil Sebut Belum Ada Tawaran ke Golkar Isi Posisi di Kementerian Haji dan Umrah
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Profil Mochamad Irfan Yusuf, Kepala BP Haji yang Kini Berubah Jadi Kementerian".
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini