Editor
KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa kebijakan pembatasan pengisian bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Singkawang dan Bengkayang, Kalimantan Barat, justru memicu fenomena panic buying di tengah masyarakat.
Kebijakan tersebut sebelumnya diterapkan oleh pemerintah daerah setempat dengan tujuan mengurangi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Namun, kebijakan ini justru menimbulkan dampak sebaliknya.
Menurut Tito, kebijakan pembatasan pengisian BBM disalahartikan oleh masyarakat sebagai tanda adanya kelangkaan pasokan.
Baca juga: Anggota DPR: Efisiensi BBM Justru Bisa Perkuat Postur TNI, Bukan Melemahkan
Akibatnya, warga berbondong-bondong membeli BBM dalam jumlah lebih banyak dari biasanya.
"Nah, dengan dasar itu, terjadi panic buying malah. Panic buying karena surat edaran yang membatasi. Padahal niatnya tadinya ngurangi antrean, gitu loh, biar antreannya pendek, gitu kan. Supaya orang cepat dapat berapa, 30 liter kalau tidak salah," ujar Tito saat ditemui di Istana, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Alih-alih mengurangi antrean, kebijakan tersebut justru memperparah kondisi di lapangan. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU dilaporkan semakin panjang karena meningkatnya permintaan secara tiba-tiba.
Baca juga: Wacana WFH untuk Hemat BBM, Pakar UGM: Harus Dikalkulasi Efisiensinya
Menanggapi kondisi tersebut, Tito Karnavian langsung meminta kepala daerah di Singkawang dan Bengkayang untuk mencabut kebijakan pembatasan pengisian BBM.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat.
"Dan berikan penjelasan ke publik, bahwa stok BBM, gas, semua aman, cukup. Enggak perlu khawatir. Itu yang disampaikan ke publik," jelas Tito.
Baca juga: Kemensos Efisiensi BBM dan Belanja Operasional, Bansos Tetap Prioritas
Langkah ini diharapkan dapat meredam kepanikan masyarakat sekaligus mengembalikan kondisi distribusi BBM menjadi normal.
Tito memastikan bahwa stok BBM dalam kondisi aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa tidak ada kelangkaan yang perlu dikhawatirkan.
Pemerintah pusat juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan distribusi energi tetap berjalan lancar, terutama menjelang dan setelah momen Lebaran.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dua Kepala Daerah di Kalbar Batasi Pengisian BBM, Picu Panic Buying".
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang