Wacana WFH untuk Hemat BBM, Pakar UGM: Harus Dikalkulasi Efisiensinya

KOMPAS.com - Wacana kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) dinilai bisa menjadi salah satu opsi penghematan energi menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah.

Kendati demikian, Dosen dan Peneliti di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM A.G. Subarsono menekankan efektivitas kebijakan tersebut perlu dihitung secara matang.

Menurutnya, penyusunan skenario kebijakan menjadi penting guna menghadapi dampak konflik Timur Tengah.

"Kalau pemerintah mengakui bahwa konflik di Timur Tengah akan mempengaruhi harga energi global yang bisa berdampak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), maka sebaiknya pemerintah membuat roadmap dan scenario untuk mengatasinya," kata Subarsono kepada Kompas.com, Rabu (25/3/2026).

Salah satunya adalah, lanjut Subarsono, efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) melalui WFH yang diwacanakan pemerintah. 

Baca juga: Malaysia Kaji Kebijakan WFH bagi Pegawai Pemerintah di Tengah Gejolak Geopolitik Global

Pakar: kebijakan WFH perlu dikalkulasikan

Meski begitu, Subarsono menilai wacana penerapan WFH untuk efisiensi energi tetap perlu disertai perhitungan yang matang dan terukur.

Artinya, pemerintah perlu mengetahui sejauh mana kebijakan WFH benar-benar bisa menekan konsumsi energi. 

Sebagai informasi, pemerintah mewacanakan implementasi kebijakan kerja dari rumah satu hari dalam sepekan.

"Tetapi perlu dikalkulasi berapa tingkat efisiensi yang akan didapat kalau kebijakan satu hari WFH dari sepekan dilakukan di kalangan ASN," ucap Subarsono.

Baca juga: Tak Hanya Thailand, Pakistan hingga Bangladesh Wajibkan WFH karena Konflik Timur Tengah, Apa Alasannya?

Kebijakan WFH yang tidak bisa dijalankan semua sektor

Selain itu, Subarsono juga menyoroti bahwa kebijakan WFH tidak bisa dilaksanakan secara meluas di seluruh sektor.

Ia merujuk pada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Pratikno yang menyebut sektor pendidikan tetap berjalan dengan proses pembelajaran luring. 

"Ini berarti WFH berlaku di luar sektor pendidikan," katanya.

Menurut Subarsono, kondisi ini mendorong pemerintah untuk memetakan kelompok birokrasi yang bisa menjalankan WFH.

"Perlu pemetaan secara tepat kelompok birokrat pada level mana bisa melakukan WFH, karena tidak semua birokrat harus WFH," tuturnya.

Baca juga: Studi Ungkap WFH Bisa Meningkatkan Kesehatan dan Kurangi Stres

Soroti strategi lain, termasuk perampingan MBG

Ia menilai, wacana strategi WFH ditempuh karena pemerintah tidak mau mengurangi subsidi energi dan bahan bakar yang berpotensi menimbulkan gejolak masyarakat.