Tak Hanya Thailand, Pakistan hingga Bangladesh Wajibkan WFH karena Konflik Timur Tengah, Apa Alasannya?

KOMPAS.com - Thailand menerapkan kebijakan penghematan energi dengan meminta pegawai pemerintah bekerja dari rumah (Work From Home/WFH).

Menurut laporan The Nation , Selasa (10/3/2026), berdasarkan hasil rapat kabinet pemerintah menyepakati sejumlah langkah darurat guna menekan penggunaan energi sekaligus mengatur operasional sektor publik.

Dalam keputusan tersebut, kabinet memerintahkan penerapan kerja dari rumah (WFH), pengaturan suhu pendingin ruangan (AC) pada 26 derajat Celcius, serta pencahayaan sementara perjalanan ke luar negeri.

Lalu, apa alasan pemerintah Thailand mewajibkan pegawai negerinya bekerja secara WFH?

Baca juga: UU Hina Raja di Thailand Makan Korban, Aktivis Divonis 31 Tahun

Alasan pemerintah Thailand wajibkan WFH

Shutterstock/Butsaya Ilustrasi AC. Salah satu cara pemerintah Thailand hemat energi dengan imbauan kepad pegawai pemerintah untuk mengatur suhu pendingin ruangan (AC) pada 26 derajat Celsius

Seperti diberitakan Anadolu , Selasa (10/3/2026), kebijakan pemerintah Thailand ini diambil sebagai dampak dari eskalasi konflik Timur Tengah yang belum meredam dan mengganggu pasokan minyak.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menghadapi krisis energi akibat meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut.

Perdana Menteri sementara Anutin Charnvirakul pada hari Selasa mengumumkan sejumlah langkah penghematan, sebagaimana dilaporkan harian Bangkok Post .

Baca juga: Virus Mematikan Tewaskan 72 Harimau di Thailand, Ini Temuan Otoritas Setempat

Apa saja yang menjadi sasaran penghematan energi?

Berdasarkan keputusan kabinet, merespons kondisi konflik Timur Tengah yang mengganggu pasokan minyak pemerintah Thailand melakukan sejumlah langkah penghematan energi meliputi:

1. Kebijakan bekerja dari rumah (WFH)

Seluruh instansi pemerintah diminta segera menerapkan sistem kerja dari rumah secara penuh hingga situasi kembali stabil.

Meski demikian, lembaga yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat tetap beroperasi seperti biasa agar pelayanan publik tidak terganggu.

2. Upaya penghematan energi di kantor

Kabinet juga menetapkan sejumlah aturan penghematan energi di lingkungan kerja pemerintah.

Para pejabat disarankan untuk melepas jas saat rapat maupun bekerja, kebijakan yang telah diterapkan dalam rapat kabinet pada hari Selasa.

Selain itu, seluruh kantor pemerintahan diwajibkan mengatur suhu AC pada 26 derajat Celsius guna menekan konsumsi listrik.

3. Penangguhan perjalanan luar negeri

Pemerintah juga memutuskan untuk menunda sementara perjalanan dinas atau belajar ke luar negeri bagi pejabat di semua tingkat.