Karhutla Meluas, Pemkab Natuna Tetapkan Tanggap Darurat Selama 7 Hari

KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul meningkatnya ancaman kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dipicu fenomena El Nino.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Natuna Nomor 147 Tahun 2026.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Natuna, Nurul Huda mengatakan penetapan status dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan yang menunjukkan kejadian bencana telah terjadi dan berpotensi meluas.

“Status ini berlaku selama tujuh hari terhitung mulai 26 Maret 2026, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai perkembangan situasi,” ucap dia, dikutip dari Antara.

Baca juga: Ekspor Ikan Hidup Natuna Tembus Hong Kong Awal 2026

Lebih dari 150 Hektare Lahan Terbakar

BPBD Natuna mencatat, karhutla telah menghanguskan lebih dari 150 hektare area dalam rentang waktu 27-28 Maret 2026.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi terus meluas jika tidak segera ditangani secara maksimal, terutama di tengah cuaca kering akibat pengaruh El Nino.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Natuna mendirikan posko penanganan kebakaran di Kecamatan Bunguran Batubi sebagai pusat koordinasi pemantauan dan penanganan titik api di lapangan.

Di lokasi tersebut disiagakan personel dari BPBD, kepolisian, serta aparat kecamatan untuk mempercepat respons terhadap kemunculan kebakaran.

"Posko telah didirikan sejak 27 Maret 2026 di lokasi kejadian, yakni Jalan Batubi-Kelarik," kata Nurul Huda.

Baca juga: Karhutla Mengganas di Bengkalis Riau, 300 Hektar Lahan Gambut Terbakar

Berlaku 7 Hari dan Bisa Diperpanjang

Menurut Nurul Huda, selama masa tanggap darurat, seluruh perangkat daerah dan instansi terkait diminta untuk bergerak cepat melakukan penanganan secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan.

Pendanaan penanganan bencana akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan provinsi, serta dapat didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun sumber lain yang sah.

Penetapan status tanggap darurat ini juga mengacu pada surat edaran gubernur mengenai kesiapsiagaan karhutla serta hasil rapat koordinasi lintas instansi yang telah dilakukan sebelumnya di Natuna.