Kebutuhan Listrik IKN Tembus 1 TWh, Siap Menerangi Masa Depan RI

NUSANTARA, KOMPAS.com - Ibu Kota Nusantara (IKN) diproyeksikan akan menjadi pusat gravitasi ekonomi dan teknologi baru di Indonesia, dan salah satu indikator krusialnya adalah lonjakan kebutuhan energi listrik.

PT PLN (Persero) telah merilis permintaan listrik nasional akan melonjak drastis menjadi 511 Terawatt hour (TWh) pada tahun 2034, naik signifikan dari 306 TWh di tahun 2024.

Dalam angka ini, IKN memegang porsi yang menarik perhatian, dengan proyeksi kebutuhan listrik mencapai 1 TWh.

Baca juga: Siap Layani Atlet Indonesia, RS Abdi Waluyo Tembus 75,6 Persen

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menegaskan, peningkatan ini sudah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dibidik mencapai 8 persen.

"Perhitungan peningkatan permintaan listrik tersebut berdasarkan lokasi, waktu, dan kapasitas di seluruh Indonesia," jelas Darmawan dalam acara Diseminasi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Senin (2/6/2025).

Angka 1 TWh untuk IKN pada tahun 2034 menggambarkan peran strategis IKN dalam ekosistem energi nasional. Ada beberapa faktor utama yang mendorong proyeksi ini.

Baca juga: Intip Fasilitas Bintang 5 Rusun di IKN, ASN Tinggal Bawa Koper

Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru, IKN akan menjadi tuan rumah bagi berbagai fasilitas modern, perkantoran, perumahan, hingga pusat bisnis. Semua ini membutuhkan pasokan listrik yang stabil dan besar.

Selain itu, Kalimantan, termasuk wilayah sekitar IKN, merupakan lokasi strategis untuk program hilirisasi mineral dan batu bara (minerba).

Proyeksi PLN menunjukkan kebutuhan listrik untuk hilirisasi minerba di Kalimantan mencapai 5,3 TWh.

Meskipun angka ini bukan seluruhnya di IKN, pembangunan industri di sekitar IKN akan membutuhkan dukungan listrik yang kuat.

Kebutuhan Listrik Data Center

Darmawan secara khusus juga menyoroti peran sentral Artificial Intelligence (AI) dan pusat data (data center).

Baca juga: Saat Banyak Pihak Meragukan, Kompleks Kemenko 3 IKN Tuntas Secepat Kilat

"Penggunaan AI untuk bertanya atau apa pun kegiatan masyarakat, di sana ada computing power. Ini membutuhkan energi listrik dalam jumlah yang sangat intensif, dan juga air sebagai pendingin karena akan menimbulkan panas," ungkapnya.

IKN, sebagai kota pintar, dipastikan akan menjadi magnet bagi pengembangan data center dan ekosistem AI, yang secara langsung akan memicu permintaan listrik yang tinggi.

Sejalan dengan komitmen pemerintah terhadap transisi energi, penggunaan kendaraan listrik dan kompor listrik diprediksi akan meningkat pesat.

Di Kalimantan, proyeksi kebutuhan listrik untuk EV dan kompor listrik mencapai 0,2 TWh, yang akan turut berkontribusi pada beban kelistrikan di IKN.

Baca juga: Sempat Heboh, Bagaimana Perkembangan Terbaru Basilika Nusantara IKN?

Meskipun proyeksi spesifik untuk KI/KEK di Kalimantan belum dirinci secara terpisah dari data center, keberadaan KI/KEK di sekitar IKN akan menjadi pendorong signifikan bagi permintaan listrik.

PLN Siapkan Pasokan Berbasis Analisis Wilayah

PLN tidak lagi menganalisis kebutuhan listrik secara agregat nasional, melainkan "wilayah demi wilayah."

Pendekatan ini memungkinkan PLN untuk memetakan potensi permintaan secara lebih akurat dan merancang strategi pasokan yang efisien.

Berikut rincian pemetaan potensi permintaan listrik di berbagai pulau pada tahun 2034:

• Jawa-Bali: Kebutuhan organik 293 TWh; KI/KEK dan data center 28 TWh; kendaraan listrik dan kompor listrik 1,7 TWh.
• Sumatera: Kebutuhan organik 73 TWh; hilirisasi sawit 4 TWh; kendaraan listrik dan kompor listrik 0,2 TWh; serta KI/KEK dan data center 17 TWh.
• Kalimantan: Kebutuhan organik 29 TWh; IKN 1 TWh; hilirisasi minerba 5,3 TWh; serta kendaraan listrik dan kompor listrik 0,2 TWh.
• Sulawesi: Kebutuhan organik 25 TWh; hilirisasi minerba 17 TWh; serta kendaraan listrik dan kompor listrik 0,1 TWh.
• Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur: Kebutuhan organik 8 TWh; serta maritim dan pariwisata 0,2 TWh.
• Maluku dan Papua: Kebutuhan organik 7 TWh; hilirisasi minerba 1,3 TWh; serta kendaraan listrik dan kompor listrik 0,16 TWh.