8 Juta Warga Turun ke Jalan, Demo "No Kings" Jadi Alarm Demokrasi di AS?

KOMPAS.com - Demo "No Kings" yang berlangsung akhir pekan lalu di seluruh wilayah Amerika Serikat, menuai sorotan dunia.

Pasalnya, demo yang menentang kebijakan Presiden Donald Trump itu diklaim diikuti oleh 8 juta orang di 3.300 titik yang tersebar di 50 negara bagian.

Ini merupakan gerakan akar rumput ketiga dalam setahun terakhir yang menjadi saluran oposisi paling vokal sejak Trump memulai masa jabatan keduanya pada Januari 2025.

Demo ini terjadi ketika invasi AS ke Iran masih berlangsung dan menuai penolakan dari sebagian besar warga.

Lantas, mengapa demo "No Kings" bisa menarik massa dalam jumlah besar?

Di balik demo "No Kings" AS

Ahli psikologi politik Universitas Paramadina, Abdul Malik Gismar mengatakan, "No Kings" di AS kini bukan sekadar demo, tetapi sudah menjadi sebuah movement (gerakan).

Namun, gerakan itu bukan hanya menentang perang yang sedang berkecamuk di Timur Tengah setelah AS-Israel menyerang Iran.

"Di Indonesia banyak mengira ini demo anti-perang, itu hanya symptom (gejala) mutakhir dari kecenderungan otoritariannya Trump," kata Malik saat dihubungi Kompas.com, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, banyak bukti kecenderungan otoritarianisme dari pemerintahan Trump, termasuk tidak adanya check and balance dari Kongres AS terhadap eksekutif.

Karenanya, ia menganggap gerakan "No Kings" kali ini sebagai demo untuk melawan kecenderungan otoritarianisme Trump atau rezim AS saat ini.

"Trump ini sering bicara mengenai ganti rezim di Iran, tapi sebetulnya demo 'No Kings' ini mau ganti rezim di AS," jelas dia.

Malik menjelaskan, demo "No Kings" merupakan akumulasi dari perlawanan terhadap banyaknya kebijakan Trump yang cenderung otoriter.

Menurutnya, salah satunya terlihat dari kebijakan anti-imigran yang baru-baru ini berujung pada terbunuhnya dua warga AS.

"Bukan sekadar anti-orang asing, tapi anti-kulit putih. Rasisme di AS kini meningkat tinggi," ujar penulis buku Homo Indonesiaensis ini.

"Sudut-sudut rasisme di AS ya mendapat angin segar. Itu semua hal yang memuakkan buat banyak orang," sambungnya.

Ia menilai, kondisi ini juga membuktikan adanya kegagalan demokrasi di AS yang sudah tampak sejak lama.

"Modal demokrasi AS dan Eropa hari-hari ini sudah ketahuan gagal, di mana pemerintah dan negara tidak mewakili rakyat," tegas dia.

Salah satu contohnya adalah undang-undang gun control atau kepemilikan senjata yang hingga kini tak kunjung disahkan, meski banyak terjadi penembakan massal di AS. 

Selain itu, perang di Iran juga bertentangan dengan kehendak mayoritas warga AS. Padahal, salah satu janji kampanye Trump yang menarik perhatian adalah "No More War".

Namun, Trump justru melakukan operasi militer terhadap banyak negara sejak terpilih pada Januari 2025, termasuk baru-baru ini di Venezuela dan Iran. 

"Ada pemikir demokrasi AS yang lumayan penting, namanya Nancy Fraser. Dia mengutip Antonio Gramsci beberapa tahun lalu, dia bilang 'model demokrasi yang tua ini sekarat, tapi yang baru belum bisa dilahirkan," ujarnya.

"Jadi ini adalah reaksi terhadap kegagalan persoalan demokrasi yang menumpuk. Jangan lupa, ini terjadi di Eropa juga," lanjutnya.

Dampak dari gerakan "No Kings" ini bakal terlihat langsung pada pemilu sela di AS. Menurutnya, banyak kandidat yang terafiliasi dengan Trump berpotensi mengalami kekalahan.

Karena itu, ia menilai akan terjadi blue wave atau "gelombang biru", ketika Partai Demokrat menggeser Partai Republik di tubuh pemerintahan pada pemilu sela mendatang.

"Ada potensi besar untuk blue wave, take over (peralihan) kekuasaan negara akan beralih ke Demokrat," jelas dia.

Kemenangan Zohran Mamdani di New York awal tahun ini bisa menjadi bukti mulai tergerusnya suara Partai Republik.

"Mamdani sekarang dielu-elukan tidak cuma oleh orang New York, tapi banyak orang AS yang bilang 'Mamdani for President' walaupun masih suara-suara kecil. Orang AS rindu dengan demokrasi dan politik yang lebih manusiawi dan tidak basa-basi," pungkasnya.