Bappenas Ingatkan Dampak Ekspansi Sawit yang Terlalu Cepat dan Kesampingkan Keberlanjutan

DENPASAR, KOMPAS.com - Ekspansi perkebunan sawit di Indonesia terlalu cepat dalam beberapa dekade terakhir dikhawatirkan bisa mengesampingkan aspek sustainability.

Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengingatkan ada persoalan keterbatasan lahan di Indonesia sehingga perusahaan perlu lebih bijak dalam menyikapi perluasan perkebunan sawit.

Baca juga: DIgitalisasi Bisa Bantu Petani Sawit Indonesia Hadapi Aturan Ketertelusuran

Menurut Rachmat, pengelolaan sawit harus menyeimbangkan antara produktivitas dan aspek keberlanjutan, dengan memastikan rantai pasok nilai beroperasi secara transparan. Indonesia terhubung dengan berbagai bangsa, komunitas, dan industri di seluruh dunia melalui minyak sawit.

"Indonesia bertekad untuk mengelola proses ini dengan cermat, bijaksana, dan inklusif, menyadari bahwa pilihan yang kita buat hari ini akan membentuk kesejahteraan generasi mendatang," ujar Rachmat dalam acara 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Prince Outlook (IPOC2025) di Bali, Kamis (13/11/2025).

Maka, kata dia, Indonesia harus mengelola sawit sesuai prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs).

Menurut Rachmat, prinsip-prinsip SDGs merupakan kompas moral pembangunan modern dan masa depan, yang menghubungkan kesejahteraan, manusia, serta planet menjadi satu visi yang tak terpisahkan.

Indonesia harus menghindari mengorbankan alam dan generasi mendatang demi kemajuan yang diperoleh melalui pengelolaan sawit yang tidak berkelanjutan.

Di sisi lain, Kementerian PPN/Bappenas meminta komunitas agribisnis kelapa sawit untuk bersikap lebih adil terhadap petani kecil, pekerja perkebunan, dan keluarga mereka.

Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Minyak sawit berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan global, energi terbarukan, dan kebutuhan sehari-hari miliaran orang.

Minyak sawit juga mendorong pembangunan pedesaan Indonesia, menyediakan jutaan lapangan kerja, dan menjadi tulang punggung bagi industri hilir — termasuk sektor biofuel, oleokimia, sampai manufaktur hijau.

Sektor perkebunan sawit dapat memainkan peran sentral bukan sekadar sumber kekuatan ekonomi, melainkan pula sebagai model transformasi berkelanjutan.

Namun, sektor perkebunan sawit di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti permasalahan keadilan sosial dan pengelolaan lingkungan, hingga hambatan perdagangan.

"Kita tidak dapat mengabaikan bahwa kelapa sawit terus menghadapi diskriminasi yang tidak adil dan kampanye hitam dari organisasi dan negara tertentu. Narasi-narasi ini seringkali mengabaikan fakta ilmiah dan kemajuan nyata yang dicapai Indonesia," tutur Rachmat.

Ia menganggap, kelapa sawit tetap menjadi minyak goreng paling hemat lahan di dunia. Bahkan, kelapa sawit menggunakan lahan dan air yang jauh lebih sedikit, dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Ketika perkebunan dikelola secara bertanggung jawab, kelapa sawit bukanlah masalahnya dan justru menjadi solusi komprehensif untuk ketahanan pangan global.

Baca juga: Serangga Penyerbuk Tanzania Siap Dongkrak Produktivitas Sawit Indonesia pada 2027

Kementerian PPN/Bappenas mendorong program penanaman kembali, memperluas ketertelusuran digital, serta memperkuat sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) untuk memastikan kredibilitas global.

Kementerian PPN/Bappenas juga mendorong pertumbuhan hilir minyak sawit — mulai dari bahan bakar penerbangan berkelanjutan (SAF) hingga bahan biodegradable berkualitas tinggi — untuk menciptakan lapangan kerja hijau dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.