Era Trump, AS Hapus Referensi dan Sensor Data Krisis Iklim

KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) menghapus referensi tentang krisis iklim dan keadilan lingkungan, khususnya selama tahun pertama masa jabatan kedua Donald Trump sebagai presiden.

AS bahkan melakukan sensor secara permanen bukti dan memblokir akses ke data yang bertentangan dengan agenda presidennya itu.

Baca juga:

• Trump Tarik Amerika Serikat dari PBB, Pendanaan Organisasi Lingkungan Dihentikan
• AS Keluar dari UNFCCC, PBB Ingatkan Dampak Kebijakan Trump

“Ada persepsi bahwa sains yang tidak sejalan dengan agenda akan dibungkam dan temuan yang sering disalahartikan atau terbukti salah akan dipublikasikan untuk mendukung agenda tersebut,” kata Jonathan Gilmour yang bekerja dengan koalisi Public Environmental Data Partners, dikutip dari Thomson Reuters Foundation via Eco-Business, Sabtu (31/1/2026).

Presiden AS Donal Trump menghapus referensi krisis iklim

Trump sebut krisis iklim sebagai "tipuan"

AFP/MANDEL NGAN Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara di dalam pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos pada 21 Januari 2026. Amerika Serikat pada era Donald Trump menghapus referensi krisis iklim dan membatasi akses data lingkungan. Ilmuwan khawatir sains dibungkam.

Sebagai informasi, yang dimaksud agenda dari Trump ialah penyangkalannya terhadap krisis iklim akibat emisi gas rumah kaca (GRK).

Trump menyebut krisis iklim sebagai "tipuan" dan pemerintahannya berupaya "menghidupkan" kembali energi fosil sebagai salah satu penyumbang tertinggi emisi GRK.

Upaya tersebut, antara lain dengan mengaktifkan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara yang ditutup, meningkatkan produksi minyak dan gas alam, serta menghapus insentif pajak untuk sumber energi terbarukan.

“Mengaburkan apa yang terjadi baik di dalam maupun di luar pemerintahan dan mencoba membungkam para ilmuwan serta menghentikan aliran data yang memberi tahu kita tentang dunia, kesehatan masyarakat, dan lingkungan di sekitar kita, merusak seluruh premis demokrasi,” ujar Gilmour.

EPA hapus referensi krisis iklim disebabkan aktivitas manusia

Badan federal yang bertugas melindungi kesehatan manusia dan lingkungan (EPA) disebut sudah diam-diam menghapus referensi tentang krisis iklim yang disebabkan oleh ulah manusia.

EPA juga menghapus menghapus sekitar 80 halaman dari situs webnya, yang sebagian besar berkaitan dengan penyebab dan dampak krisis iklim.

“Jadi, misalnya, di halaman EPA tentang penyebab perubahan iklim, halaman tersebut masih ada, tapi informasi tentang bagaimana perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia tidak dapat dijelaskan oleh peristiwa alam telah dihapus dan semua informasi yang tersisa membahas tentang alasan alami untuk variasi iklim Bumi,” tutur Izzy Pacenza dari Environmental Data & Governance Initiative.

Referensi tentang "variabilitas iklim alami" atau "variabilitas alami" yang ditulis sejumlah ilmuwan yang tidak setuju dengan bahaya pemanasan global justru sering muncul dalam laporan Departemen Energi di negara tersebut.

Bahkan, seorang juru bicara EPA mengakui bahwa lembaganya sudah tidak lagi menerima perintah dari "kelompok fanatik iklim".

“Di EPA era Trump, kami menjunjung tinggi standar sains terbaik, transparansi total, dan komitmen untuk memenuhi kewajiban hukum kami. Versi situs web sebelumnya yang tidak memenuhi standar tersebut diarsipkan dan tersedia untuk umum," ucap juru bicara tersebut.

Baca juga:

• Kerja Sama Iklim Internasional Meningkat Meskipun Ada Efek Trump
• Pemangkasan Dana Sains oleh Trump Tak Ganggu Laporan Pemanasan Global, tapi..

AS juga menghentikan penambahan informasi baru ke dalam basis data bencana alam yang total kerugiannya mencapai satu miliar dollar (sekitar Rp 16.773,5 triliun) atau lebih.

Pacenza mengatakan, penghapusan fakta secara terarah akan menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap dampak krisis iklim.

Gilmour dan tempat Pacenza bekerja merupakan bagian dari Public Environmental Data Partners, koalisi organisasi yang berupaya melestarikan beberapa data terkait iklim yang dibatasi oleh pemerintah.

“Krisis ini telah memaksa masyarakat untuk bergerak dengan cara yang mungkin tidak akan terjadi sebelumnya," tutur Gilmour.

Meski jumlah pasti kumpulan data lengkap yang hilang mungkin relatif kecil, Gilmour khawatir pemutusan hubungan kerja menimbulkan kerusakan besar.

Banyak pakar iklim yang kehilangan pekerjaan (PHK) karena pemerintah memangkas tenaga kerja federal tidak digantikan. Basis pengetahuan mereka pun hilang.

“Yang kita lihat adalah infrastruktur sumber daya manusia di balik kumpulan data tersebut… sedang dipangkas, dialihkan, dan diintimidasi. Hal itu memiliki dampak berantai yang bahkan belum kita pahami. Ada begitu banyak pekerjaan baik yang tidak akan selesai karena seluruh kantor sekarang menjadi kosong," jelas dia.