KOMPAS.com - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah menyingkap ketergantungan Indonesia pada pasokan minyak global, yang disertai mengemukanya wacana ketahanan energi melalui bahan bakar nabati.
Namun demikian, biodiesel sebagai bahan bakar nabati unggulan, tidak semua bahan baku penyusunnya tersedia di Indonesia.
Hingga saat ini, Indonesia masih mengimpor sejumlah komponen kunci yang mempengaruhi proses produksi biodiesel, khususnya, methanol dan katalis, seperti sodium methylate (NaOCH3), yang diproduksi oleh industri petrokimia global dan sebagian diimpor dari kawasan Timur Tengah.
"Masalahnya, industri petrokimia di Indonesia belum secanggih itu, menghasilkan methanol dan katalis. Jadi, impor dari Malaysia, China, dan terbanyak dari Saudi Arabia, karena industri petrokimia di sana kan banyak. Ya, agak rumit jadinya (karena terpengaruhi ketegangan geopolitik di Timur Tengah)," ujar Kepala Divisi Riset Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), Dimas H. Pamungkas kepada Kompas.com, Kamis (26/3/2026).
Baca juga: Hidrogen Butuh Waktu, Gaikindo Minta Pemerintah Fokus Bahan Bakar Nabati
Methanol dan katalis menjadi bagian tak terpisahkan dari proses produksi biodiesel, bukan sekadar komponen pelengkap. Bahkan, setiap 1.000 kg minyak kelapa sawit yang diolah, membutuhkan sekitar 160 kg methanol dan 17 kg katalis dalam tahap transesterifikasi.
Methanol dan katalis 'memecah' CPO dengan memisahkan metil ester dan unsur lainnya, sehingga menjadi bahan bakar yang setara solar. "Masalahnya, kalau dua komponen itu enggak ada, ya proses transesterifikasi enggak jalan," tutur Dimas.
Bahan bakar nabati, seperti biodiesel dan bioetanol, memang dirancang untuk menjadi substitusi untuk bahan bakar dari minyak bumi. Biodiesel lebih diuntungkan daripada bioetanol, mengingat CPO sebagai bahan baku utamanya mudah diperoleh di Indonesia.
Program mandatori B50 atau kewajiban mencampurkan 50 persen kelapa sawit ke dalam solar, kemungkinan akan dipaksakan bulan depan dan mengorbankan porsi ekspor CPO.
Ia memperkirakan, akan ada penurunan ekspor CPO sebesar 20 persen akibat kenaikan campuran biodiesel dari B40 ke B50. Kenaikan campuran biodiesel akan meningkatkan kebutuhan CPO hingga 3 juta ton.
"Itu skenario terburuk kalaua memang dipaksakan ya, mau engak mau pasti industri (kelapa sawit) akan mendukung. Saat ini masih wacana ya, belum ada keputusan, tetapi potensi itu tetap ada karena memang terjepit dari sisi suplai minyak impor minyak bumi, mau nggak mau kita akan gunakan bahan yang ada di dalam. Kalau enggak ya, akan terjadi kelangkaan bahan bakar solar," ucapnya.
Sebelumnya, presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengoptimalkan seluruh potensi bahan bakar nabati di Indonesia untuk ketahanan energi.
Prabowo meminta Bahlil mempercepat transisi energi dengan mendorong produksi bahan bakar alternatif terbarukan, seperti bioetanol dan biodiesel dari minyak kelapa sawit (crude palm oil / CPO).
Baca juga: Kapan Permintaan Minyak Bumi Global Mencapai Puncak?
"Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita, baik itu (bio)etanol, baik itu biodiesel dari CPO-CPO, termasuk kami bagaimana mendorong agar transisi energi lewat energi baru terbarukan juga kami bisa segera lakukan," ujar Bahlil dalam keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Bogor, pada Rabu (25/3/2026), yang disiarkan melalui akun Youtube Sekretariat Presiden.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya