Gaji Bersih DPR Senilai Rp 65 Juta, Warga: Memprihatinkan

JAKARTA, KOMPAS.com – Setelah sepekan diguncang aksi demonstrasi mahasiswa yang membawa 17+8 tuntutan, DPR RI akhirnya mengumumkan perubahan skema tunjangan dan fasilitas anggota dewan.

Dengan kebijakan baru ini, gaji bersih anggota DPR ditetapkan sebesar Rp 65,5 juta per bulan.

Namun, keputusan tersebut tetap menuai kritik dari masyarakat karena dinilai gaji yang diterima masih terlalu besar.

Laras (42), warga Semarang, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut.

“Memprihatinkan sih DPR-nya, gajinya, rakyatnya masih susah malah mereka pada liburan,” kata Laras saat ditemui Kompas.com, Sabtu (6/9/2025).

Menurutnya, nominal Rp 65 juta sangat timpang dengan kehidupan masyarakat kecil yang masih banyak hidup di bawah upah minimum.

“Ya, harus diturunkan kan sih, soalnya kan masyarakatnya masih kekurangan. Masih di bawah UMR lah, banyak gitu,” ujarnya.

Dedi (41), warga Depok, juga menilai penghapusan tunjangan rumah belum membuat dirinya lega.

Ia menyebut gaji bersih anggota DPR tetap terlalu besar jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata masyarakat.

“Menurut saya sih masih terlalu besar ya. Kalau dibandingkan dengan UMR kita, itu jauh banget. Jadi walaupun ada penghapusan tunjangan rumah, tapi tetap saja gaji mereka masih tinggi banget,” kata Dedi.

Sementara itu, Nur Aisyah (29), warga Bekasi, menyoroti hal serupa.

Ia menganggap langkah DPR memang menunjukkan itikad baik, tetapi belum cukup untuk mengembalikan kepercayaan publik.

“Ya bagus sih ada pemotongan. Minimal ada itikad baik lah dari mereka. Tapi apakah itu bikin warga jadi percaya? Belum tentu. Karena gaji Rp 65 juta itu masih besar sekali,” kata Nur.

Sebagai catatan, penghapusan tunjangan rumah merupakan salah satu dari empat poin tuntutan masyarakat yang dipenuhi DPR RI empat dari total tuntutan 17+8 yang disuarakan publik dengan batas waktu hingga Jumat (5/9/2025).