Sudah 3 Bulan, Warga di Kampung Bandan Tak Dapat Air Bersih

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga di Kampung Bandan, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, sudah tiga bulan tidak mendapat pasokan air bersih untuk kehidupan sehari-hari.

Warga yang kekurangan air terpaksa harus membeli air bersih dari tempat isi ulang seharga Rp 5.000 per galon.

"Sudah tiga bulan (kekurangan air). Itu pun air kadang-kadang hidupnya, enggak bagus banget, hitam, enggak jernih, enggak layak pakai. Karena mayoritas air mati, jadinya beli Rp 5.000 per galon air isi ulang," ujar Wakil Ketua RT 009 RW 002 Kampung Bandan Kasno saat ditemui di lokasi.

Baca juga: Ironi Kelakuan Wisatawan dari Luar Negeri, Minta Karantina Gratis tetapi Berpenampilan Glamor

Kasno mengatakan, bantuan pasokan air bersih dari Palyja baru ada seminggu terakhir.

Sejak air bermasalah tiga bulan lalu, kata dia, tidak ada bantuan apa pun yang masuk ke kampungnya.

"Baru seminggu sampai dua minggu ini (bantuan dari Palyja). Itu pun karena Ketua RW baru saja, baru semingguan inilah dia masuk Palyja," kata dia.

Meskipun ada bantuan dari Palyja, kata dia, jumlah air yang dipasok tidak cukup.

Pasalnya, bantuan air hanya sekitar 1.000 liter yang ditempatkan di tiga titik, yakni di RT 002, 003, dan 009.

Padahal, kata Kasno, hampir 99,9 persen air di Kampung Bandan ini bermasalah.

Baca juga: Hal yang Memberatkan Tuntutan Nia Ramadhani, Figur Publik tapi Tak Beri Contoh Baik

Dalam waktu tiga bulan terakhir, kata dia, tidak ada aliran air bersih. Air bersih hanya ada pada jam-jam tertentu. Itu pun tak cukup memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kasno mengatakan, setiap kali pihaknya menanyakan masalah air, jawaban yang selalu diberikan Palyja hanyalah karena ada perbaikan.

"Memang kemarin ada perbaikan di sini, tapi tidak mungkin lama sampai tiga bulan begini," kata dia.

Jawaban yang sama juga disampaikan pihak kelurahan saat warga melaporkan masalah tersebut.

Baca juga: Ada Crowd Free Night, 10 Kawasan di Jakarta Ini Ditutup Saat Malam Tahun Baru 2022

Begitu pun saat melapor ke kelurahan, kata dia, tanggapannya selalu tentang adanya perbaikan.

Warga dan pengurus lingkungan ingin penjelasan lebih lanjut dari Palyja tentang perbaikan apa yang dimaksud.

"Daripada warga nanti bikin surat izin demo ke Gubernur, lebih baik melalui dia (Palyja) dulu," ucap Kasno.