Buruh: Selagi Masih Ada Outsourcing, Susah Jadi Karyawan Tetap

JAKARTA, KOMPAS.com - Rini (53), anggota serikat buruh perusahaan Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman (RTTM), menilai, sistem outsourcing membuat pekerja kesulitan untuk diangkat menjadi karyawan tetap.

“Selagi masih ada outsourcing, itu kayaknya sulit untuk jadi karyawan tetap,” kata Rini saat ditemui dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Kamis (1/4/2025).

Rekan Rini dari serikat yang sama, Winarti (43), mengaku kasihan pada generasi muda yang sering menjadi korban outsourcing itu.

Baca juga: Buruh Pesimis Pemerintah Bakal Hapus Outsourcing

“Iya, kasihan generasi muda jadi korban outsourcing,” ujar Winarti.

Berdasarkan pengamatannya, status karyawan tetap hanya bisa diperoleh ketika pekerja memiliki kompetensi yang baik.

Jika perusahaan menilai kemampuan pekerjanya kurang, potensi diberhentikan atau tidak diperpanjang kontraknya sangat besar.

Namun, lebih banyak pekerja yang berakhir habis kontrak. Selanjutnya, perusahaan mencari pekerja lainnya.

“Untuk sekarang-sekarang ini, jarang kalau yang diperpanjang. Kalau udah selesai kontrak ya sudah, cari baru lagi,” ucap Winarti.

Dalam peringatan Hari Buruh yang dihadiri Rini dan buruh lainnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan janjinya tentang penghapusan praktik outsourcing.

Prabowo menyebutkan dalam pidatonya bahwa akan mencari cara untuk menghapus outsourcing itu.

"Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita, kalau bisa tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing," kata Prabowo.

Baca juga: Buruh Minta Prabowo Sidak Pabrik di Bekasi

Selain penghapusan outsourcing, Prabowo juga menjanjikan lima hal lainnya, yakni pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) dan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).

Kemudian, Prabowo juga ingin merealisasikan gagasan pengangkatan Marsinah sebagai pahlawan nasional.

Dalam pidatonya, Prabowo juga berjanji akan segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRRT).

UU terkait perlindungan pekerja di sektor kelautan dan perikanan pun direncanakan akan disusun dalam waktu dekat.

Terakhir, Prabowo juga berjanji akan mendukung pengesahan UU Perampasan Aset.

Baca juga: Prabowo Ingin Hapus Outsourcing, Buruh: Kami Sudah Muak dengan Janji