Realisasi Belanja Daerah DKI Jakarta Baru 37 Persen, Pramono Ungkap Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan penyebab rendahnya realisasi belanja daerah yang hingga Juli 2025 baru mencapai 37 persen atau setara Rp 30,95 triliun.

Berdasarkan pemaparannya, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tercatat Rp18,56 triliun, sementara surplus mencapai Rp14,67 triliun.

Secara total, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2025 berjumlah Rp91,34 triliun.

"Jadi yang pertama begini belanja daerah memang baru 37 persen dan ini selalu dialami di pemerintahan kita," ujar Pramono saat konferensi pers APBD DKI Jakarta Periode Juli 2025 di Balai Kota, Selasa (27/8/2025).

Baca juga: Pramono Bakal Perluas Beasiswa KJMU Jakarta, Bisa Kuliah di Luar Negeri

Menurutnya, rendahnya realisasi belanja daerah dipengaruhi kebiasaan penyelesaian anggaran yang menumpuk di akhir tahun.

"Kenapa seperti ini? Yang jadi problem adalah selalu hampir semua, termasuk di Jakarta ini, menyelesaikan anggaran itu di ujung, terutama nanti di bulan November-Desember," kata Pramono.

Ia menambahkan, pola tersebut juga berdampak pada proses tender dan pengadaan yang kerap dilakukan secara terburu-buru.

"Memang yang selalu jadi problem, tender-tendernya dipepetin, pengadaannya dipepetin, dan sebagainya," imbuhnya.

Baca juga: Jakarta Kian Macet, Rano: Pertumbuhan Kendaraan 2,70 Persen, Ruas Jalan Hanya 0,01 Persen

Ke depan, Pramono menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki realisasi belanja daerah agar lebih optimal.

"Sebenarnya pajak di Jakarta itu bagus banget, kurang lebih 14-15 persen di atas pajak nasional, maksudnya pungutan dari target. Tetapi dalam hal belanja, perilakunya mungkin kurang lebih masih sama dengan pemerintahan pusat. Inilah yang next akan kami lakukan perbaikan untuk itu," ungkap Pramono.