Menteri P2MI Desak Calo PMI Ilegal Dihukum Berat, Sebut Modus Pakai Visa Turis

KOMPAS.com — Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa para calo atau pelaku perdagangan orang yang mengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal harus dihukum seberat-beratnya.

Pernyataan itu disampaikan Karding dalam konferensi pers di Markas Polda Riau, Kamis (17/7/2025), menyusul pengungkapan dua kasus pengiriman PMI ilegal yang terjadi di Provinsi Riau sepanjang Juli 2025.

Dalam dua operasi terpisah, polisi mengamankan total 11 tersangka dan menyelamatkan 58 korban.

Baca juga: Janji Palsu di Kamboja, PMI Ilegal Pulang dalam Kondisi Cacat hingga Meninggal

Kasus pertama terungkap di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis pada 4 Juli 2025. Dalam operasi itu, polisi menangkap tiga tersangka dan mengamankan 26 korban.

Sementara kasus kedua terjadi di Kota Dumai pada 2 Juli 2025, dengan delapan tersangka dan 32 korban.

Para korban dijemput dari terminal, lalu dibawa ke pantai untuk diberangkatkan melalui pelabuhan tidak resmi.

Menurut Karding, para calo memanfaatkan visa turis sebagai modus baru untuk mengelabui otoritas.

Baca juga: Menteri P2MI Sebut 67 Kasus PMI Ilegal Digagalkan di Lampung, Peringatkan Tingginya Risiko TPPO

Korban diberangkatkan seolah-olah sebagai wisatawan, padahal sesungguhnya dijebak dalam skema kerja ilegal ke luar negeri.

“Karena dikirim secara ilegal, mereka tak punya perlindungan apa pun. Calo untung besar, tapi para pekerja sangat rentan,” ujar Karding, dikutip dari Antara.

Ia juga mengecam keras praktik ini sebagai bentuk eksploitasi terhadap masyarakat yang sedang berjuang mencari penghidupan.

“Mereka mencari uang untuk bertahan hidup, malah dijadikan komoditas oleh para calo. Ini tindakan kurang ajar,” tegasnya.

Baca juga: Mandiri Sahabatku Edukasi PMI di Malaysia untuk Kelola Keuangan secara Bijak

Lebih lanjut, Karding tak menampik kemungkinan adanya keterlibatan oknum tertentu dalam sindikat pengiriman ilegal tersebut.

Ia meminta aparat penegak hukum tak hanya menindak pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap dan menindak tegas seluruh jaringan di belakangnya.

“Jangan biarkan mereka menari-nari di atas penderitaan rakyat,” ucap Karding.