Maaf untuk PNS, Tak Ada Kenaikan Gaji 2026, Prabowo Fokus Program Ini

KOMPAS.com - Pemerintah memastikan belum ada rencana untuk membuka rekrutmen baru maupun kebijakan menaikkan gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS), pada tahun 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, ruang fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 terbatas, sehingga sebagian besar difokuskan pada pembiayaan program-program prioritas nasional.

"Untuk gaji (kenaikan gaji PNS 2026), kita juga akan melihat pada fiscal space untuk tahun 2026 yang mayoritas diisi untuk program-program prioritas nasional," kata Sri Mulyani di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, dikutip pada Sabtu (17/8/2025).

Diungkapkan Sri Mulyani, APBN 2026 difokuskan untuk menyukseskan program-program yang masuk prioritas Presiden Prabowo, misalnya saja Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat (SR).

"MBG saja naik Rp 330 triliun sendiri. Jadi memang kenaikan belanja untuk beberapa prioritas pemerintah cukup besar," ujarnya.

Baca juga: Tak Ada Pengumuman Kenaikan Gaji PNS dari Pidato Prabowo, Apa Artinya?

Program-program unggulan tersebut menyedot porsi anggaran cukup besar, sehingga ruang fiskal menjadi terbatas untuk membiayai program lainnya.

Sri Mulyani mencontohkan, penghematan yang dilakukan pemerintah adalah tidak membuka rekrutmen CPNS dalam waktu dekat.

"Ada kapasitas fiskal yang juga harus dipertimbangkan. Jadi untuk hal itu kita belum melakukan eksersis terutama untuk recruitment," ucapnya.

Transfer daerah dipangkas

Sementara mengutip Antara, Sri Mulyani juga menyebut kapasitas fiskal tetap menjadi hal utama yang dipertimbangkan.

"Seperti diketahui bahwa tahun ini juga sudah ada penerimaan. Jadi, nanti tergantung kebutuhan dari kementerian/lembaga, dan terutama juga dari daerah. Namun, juga pada saat yang sama, ada kapasitas fiskal yang juga harus dipertimbangkan," tuturnya.

Postur RAPBN 2026 didesain dengan defisit Rp 636,8 triliun atau 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Belanja negara ditargetkan sebesar Rp 3.786,5 triliun atau tumbuh 7,3 persen dari outlook 2025.

Baca juga: Menjawab Simpang Siur Kenaikan Gaji PNS 2026 usai Pidato Prabowo

Rinciannya, belanja pemerintah pusat (BPP) ditetapkan sebesar Rp 3.136,5 triliun atau tumbuh 17,8 persen, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 1.498,3 triliun atau tumbuh 17,5 persen dan belanja non-K/L Rp 1.638,2 triliun atau tumbuh 18 persen.

Berbeda dengan BPP yang tumbuh, anggaran transfer ke daerah (TKD) turun sebesar 24,8 persen menjadi Rp 650 triliun. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa TKD mengalami perubahan yang dinamis menyelaraskan kebijakan fiskal nasional dan mendorong kemandirian fiskal daerah.

Sementara, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp 3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8 persen dari outlook APBN 2025.

Pertumbuhan itu didorong oleh penerimaan pajak yang dibidik tumbuh 13,5 persen sebesar Rp 2.357,7 triliun.

Sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai ditargetkan tumbuh 7,7 persen sebesar Rp 33,43 triliun. Dengan demikian, penerimaan perpajakan pada RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.692 triliun atau tumbuh 12,8 persen.

Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan sebesar Rp 455 triliun atau terkoreksi 4,7 persen dari outlook 2025 akibat hilangnya penerimaan dari dividen BUMN yang dialihkan ke BPI Danantara.

Baca juga: Sri Mulyani: Tidak Ada Rekrutmen dan Kenaikan Gaji PNS 2026