Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia memperkuat langkah pengamanan pasokan bahan baku pupuk melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara perusahaan tambang fosfat Aljazair, Somiphos, dengan PT Pupuk Indonesia (Persero).
Kesepakatan tersebut diteken di Aljir, Aljazair, Selasa (20/1/2026), dan disaksikan langsung Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono.
Penandatanganan MoU ini menjadi bagian dari implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir dalam memperkuat rantai pasok bahan baku pupuk, menekan biaya produksi, serta memastikan ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau bagi petani.
Baca juga: Diplomasi Pupuk: Indonesia Amankan Gas dan Fosfat dari Aljazair
Ilustrasi Pupuk Indonesia“Bapak Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan yang sangat jelas bahwa negara harus hadir memastikan pupuk tersedia, terjangkau, dan tepat waktu bagi petani," kata Sudaryono dalam siaran pers, Rabu (21/1/2026).
"Kerja sama fosfat dengan Aljazair ini adalah langkah konkret untuk memperkuat hulu industri pupuk nasional agar biaya produksi bisa ditekan dan harga pupuk bagi rakyat menjadi lebih murah,” ujar Sudaryono.
MoU tersebut ditandatangani Direktur Utama Somiphos Mokhtar Lakhal dan Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi.
Penandatanganan turut disaksikan Menteri Negara sekaligus Menteri Energi dan Pertambangan Aljazair Mohamed Arkab, serta dihadiri Duta Besar Republik Indonesia untuk Aljazair dan jajaran pimpinan Grup Sonarem.
Baca juga: KEPP Otsus Papua Sebut Pabrik Pupuk di Fakfak Bakal Tingkatkan Produktivitas Pertanian
Kerja sama ini mencakup kajian dan pengembangan peluang pasokan fosfat dari Aljazair untuk memenuhi kebutuhan industri pupuk nasional.
Selain itu, kedua pihak juga menjajaki peluang investasi bersama di bidang penambangan dan pengolahan fosfat.
Ilustrasi pupuk NPK. Fosfat merupakan salah satu bahan baku strategis dalam produksi pupuk, khususnya pupuk fosfat, yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian.
Sudaryono menilai ketergantungan terhadap impor bahan baku selama ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi struktur biaya pupuk nasional.
Baca juga: Prabowo: Kalau Bisa Kita Turunkan Lagi Harga Pupuk
“Dengan memperluas sumber bahan baku dan membangun kemitraan strategis yang saling menguntungkan, kita tidak hanya menjaga keberlanjutan industri pupuk nasional, tetapi juga menjalankan amanat Presiden untuk melindungi petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia,” tegas Sudaryono.
Nota kesepahaman ini berlaku selama 18 bulan. Ruang lingkupnya meliputi pelaksanaan studi pendahuluan bersama untuk menilai kelayakan teknis dan ekonomi proyek, pertukaran data, serta pengembangan peluang kerja sama pada tahap awal industri pengolahan fosfat.
Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono menjelaskan, kunjungan kerja ke Aljazair pada 19 sampai 21 Januari 2026 dilakukan bersama jajaran Pupuk Indonesia sebagai bagian dari upaya pengamanan pasokan bahan baku pupuk nasional.
“Kita ingin tidak hanya membeli bahan baku, tetapi juga menguasai sumbernya di negara asal dan mengembangkan industrinya. Dengan begitu, kita bisa menyediakan pupuk dengan kualitas yang lebih baik, volume yang cukup, dan harga yang bisa ditekan lebih lanjut,” ujarnya.
Baca juga: Mulai 1 Januari 2026, Petani Sudah Bisa Tebus Pupuk Subsidi