Pemerintah Siapkan 4 Strategi Kurangi Ketimpangan Pendapatan, dari Hilirisasi hingga Reformasi Upah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan empat strategi utama untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar sektor ekonomi, terutama antara sektor padat karya dan sektor bernilai tambah tinggi pada 2026.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto mengatakan, strategi tersebut mencakup perluasan hilirisasi, reformasi industri tekstil, transformasi ekonomi baru, serta reformasi sistem pengupahan.

"Perluasan vilarisasi yang tidak hanya pada sektor Minerva tapi pada sektor pertanian dan Perikanan," jelas Haryo kepada Kompas.com pada Senin (16/2/2026).

Baca juga: MBG Vs Guru Honorer: Potret Ketimpangan Kebijakan

Haryo menjelaskan jika perluasan hilirisasi menjadi fokus utama dengan memperluas pengolahan tidak hanya di sektor mineral dan batu bara, tetapi juga ke sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Pemerintah mendorong pembangunan industri pengolahan di sentra produksi untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani maupun nelayan.

Komoditas yang menjadi prioritas hilirisasi antara lain kelapa sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu, udang, ikan, rumput laut, garam, pala, coklat, dan tilapia.

Nilai ekonomi dari sektor-sektor tersebut diperkirakan mencapai 51,4 miliar dollar AS, sehingga berpotensi besar memperkuat pemerataan pendapatan nasional.

Selain hilirisasi, pemerintah juga menyiapkan reformasi industri tekstil dan garmen yang selama ini menjadi tulang punggung sektor padat karya.

Program ini mencakup revitalisasi industri tekstil yang akan dikelola oleh Danantara, penyediaan Kredit Investasi Padat Karya (KIPK), restrukturisasi mesin industri, serta diplomasi perdagangan untuk menghadapi tantangan tarif global.

Langkah ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan daya saing industri tekstil nasional, sekaligus menjaga penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Baca juga: Pendapatan Negara Jadi Kunci, Rasio Utang Bisa Melejit ke 42 Persen

Strategi ketiga adalah transformasi menuju sumber pertumbuhan baru atau new engine of growth, terutama melalui pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi digital.

Fokus utamanya kata Haryo meliputi penciptaan lapangan kerja hijau (green jobs), digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan industri semikonduktor dan kecerdasan buatan (AI).

Transformasi ini diharapkan dapat menciptakan sektor ekonomi bernilai tambah tinggi sekaligus membuka peluang kerja baru yang lebih produktif dan berpenghasilan lebih baik.

Di sisi lain, pemerintah juga melakukan reformasi sistem pengupahan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Reformasi ini dilakukan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang memperluas rentang faktor penyesuaian dalam formula upah minimum provinsi (UMP) 2026.