PADANG, KOMPAS.com — Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada 2025 tercatat melambat menjadi 3,37 persen. Angka ini turun dibandingkan pertumbuhan pada 2024 yang mencapai 4,36 persen.
Perlambatan ekonomi tersebut terjadi di tengah tekanan fiskal daerah serta rangkaian bencana alam yang merusak infrastruktur ekonomi dan sosial masyarakat.
“Perlambatan tersebut tentu bisa dipahami karena banyak infrastruktur ekonomi dan sosial masyarakat yang hancur dan rusak akibat bencana beruntun yang terjadi di Sumatera Barat,” kata Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi dalam rapat paripurna DPRD Sumbar di Padang, Senin (16/3/2026).
Muhidi menyebut tahun 2025 menjadi periode yang berat bagi Sumatera Barat karena daerah tersebut menghadapi situasi compound shock atau guncangan berlapis.
Baca juga: Industri Kecil di Aceh dan Sumatera Barat Masuk Prioritas Pemulihan 2026
Menurut Muhidi, selain tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, Sumatera Barat juga harus menghadapi rangkaian bencana besar yang terjadi pada akhir 2025.
Banjir bandang dan tanah longsor dilaporkan terjadi di 16 kabupaten/kota. Bencana tersebut mencakup 150 kecamatan dan 793 nagari atau desa di provinsi itu.
Dalam rapat yang sama, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang memaparkan sejumlah kondisi makro daerah sepanjang tahun tersebut.
Laporan itu juga memuat dinamika kependudukan serta perkembangan kebijakan fiskal yang mempengaruhi kondisi ekonomi daerah.
Baca juga: Mudik Lebaran 2026: 1,88 Juta Warga Sumbar Bergerak
Berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), jumlah penduduk Sumatera Barat pada 2025 mencapai 5.887.418 jiwa. Jumlah tersebut bertambah 67.059 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya atau tumbuh sekitar 1,15 persen.
Pertumbuhan penduduk tertinggi tercatat di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 2 persen. Setelah itu diikuti Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 1,77 persen dan Kabupaten Pasaman Barat sebesar 1,71 persen.
Kabupaten Dharmasraya juga mencatat pertumbuhan penduduk sebesar 1,61 persen.
Dari sisi fiskal, APBD Sumatera Barat 2025 mengalami sejumlah penyesuaian. Total pendapatan daerah setelah perubahan tercatat sekitar Rp 6,26 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai sekitar Rp 6,38 triliun.
Penyesuaian tersebut dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berdampak pada transfer ke daerah.