Krisis Hormuz dan Ujian Kerentanan Ketahanan Pangan Nasional

KONDISI ketahanan pangan Indonesia sampai Maret 2026, masih perlu mendapatkan banyak asupan pertanyaan kritis.

Narasi swasembada yang dipromosikan pemerintah tidak hanya dihadapkan pada masalah struktural dalam negeri, tapi juga harus dibenturkan dengan realitas pahit krisis geopolitik di Selat Hormuz.

Jika dikaji secara mendalam, sejatinya struktur pangan nasional sudah lama mengalami fenomena "kerapuhan tersembunyi" (hidden fragility).

Di satu sisi, angka statistik menampilkan optimisme surplus dan rekor produksi. Namun di sisi lain, fundamen kedaulatan pangan Indonesia tetap bersandar pada input global yang sangat rentan terhadap guncangan eksternal.

Memasuki kuartal pertama 2026, klaim mengenai capaian swasembada beras secara konsisten didasarkan pada data produksi tahun 2025 yang mencapai 34,71 juta ton hingga 34,77 juta ton, meningkat sekitar 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, dari perspektif ekonomi politik, angka surplus ini layak diuji melalui teori "bantalan impor". Setidaknya tesis Prebisch-Singer pada bantalan impor menekankan bahwa ketidakseimbangan impor negara maju dengan negara berkembang.

Stok beras nasional yang tinggi di awal 2026 sebenarnya didorong oleh kebijakan impor terbesar dalam 25 tahun terakhir, yakni 3,06 juta ton pada 2023 dan melonjak drastis menjadi 4,52 juta ton pada 2024.

Impor masif tersebut dilakukan untuk mengamankan stok menjelang siklus politik dan penyaluran bantuan sosial pangan yang masif. Dan ternyata mendongkrak stok di tahun 2025, bahkan sampai tahun 2026 karena bertemu dengan masa panen yang berjalan baik di tahun 2025.

Baca juga: Krisis Minyak 1973 dan 2026, Apakah Amerika Kembali Mencekik Kelas Menengahnya?

Paradoks serupa terjadi pada industri minyak goreng. Sebagai produsen CPO terbesar dunia dengan produksi 51,66 juta ton pada 2025, Indonesia justru gagal menjamin harga minyak goreng yang terjangkau bagi rakyat.

Harga Minyakita di tingkat domestik terus mengalami tekanan, bahkan menembus Rp 17.000 hingga Rp 18.000 per liter di berbagai wilayah, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter.

Kegagalan stabilisasi ini berakar pada struktur pasar yang oligopolistik dan ketergantungan harga domestik pada volatilitas pasar global yang kemungkinan dipicu oleh permintaan biofuel (B40) dan fluktuasi harga energi.

Di luar beras dan minyak goreng, potret ketahanan pangan menunjukkan ketergantungan impor yang mengkhawatirkan pada komoditas strategis lainnya.

Untuk tahun 2026, kuota impor gula bahan baku industri telah ditetapkan sebesar 3,12 juta ton, sementara garam industri sebesar 1,18 juta ton.

Selain itu, ketergantungan pada gandum bersifat absolut dengan volume impor mencapai 9,30 miliar kilogram pada 2025.

Struktur konsumsi masyarakat yang bergeser ke pangan berbasis terigu menjadikan kedaulatan pangan Indonesia sangat rentan terhadap gangguan rantai pasok global.

Fondasi Kerentanan

Klaim swasembada yang sering didengungkan pemerintah sebenarnya berpotensi kehilangan legitimasinya ketika dihadapkan pada biaya produksi yang terus membengkak.

Komoditas hortikultura seperti bawang merah dan cabai sering kali menjadi penyumbang utama inflasi pangan (volatile food).

Meskipun pada awal 2026 terjadi deflasi sebesar 0,15 persen yang dipicu oleh panen melimpah di sentra produksi seperti Brebes dan Nganjuk, harga di tingkat petani justru anjlok hingga Rp 22.000-Rp 28.000 per kilogram.

Baca juga: Utang Luar Negeri Indonesia Rp 7.389 Triliun: Mengapa Kita Selalu Panik?

Fenomena ini mencerminkan lemahnya sistem manajemen stok dan infrastruktur penyimpanan (cold storage) nasional. Petani selalu menjadi korban saat panen raya karena harga anjlok, sementara konsumen menderita saat kelangkaan terjadi di luar musim tanam.

Ketahanan pangan Indonesia saat ini juga berdiri di atas fondasi yang rapuh karena sangat bergantung pada input energi dan bahan baku pupuk global.