Respons Polri Setelah TNI Kuliti Informasi Keliru soal Tentara Provokator

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan respons setelah informasi keliru terkait anggota TNI menjadi provokator dikuliti langsung di Pusat Penerangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (5/9/2025).

Trunoyudo yang juga hadir dalam acara konferensi pers terkait kekeliruan informasi yang beredar tersebut mengatakan, media massa adalah saluran utama informasi yang kredibel, dan bantahan yang disampaikan TNI menjadi bagian penting untuk memperbaiki informasi tersebut.

"Tentu kita ketahui dalam perkembangan informasi, informasi kita sama-sama, dan saya selalu mengimbau teman-teman media lah yang menjadi saluran utama informasi yang kredibel, maka dari itu apa yang disampaikan oleh Pak Kapuspen TNI ini menjadi bagian penting," katanya.

Dia mengatakan, saat ini kedua instansi terus bekerja sama untuk melakukan pemulihan keamanan usai unjuk rasa atau peristiwa yang melibatkan massa.

"Dan terima kasih kepada Pak Kapuspen TNI atas undangan kepada kami dalam kesempatan yang berbahagia ini," katanya.

Klarifikasi TNI tepis kabar

Sebelumnya, Kapuspen TNI Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen (Marinir) Freddy Adrianzah mengungkap sejumlah informasi keliru yang menarasikan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI menjadi provokator demo.

Freddy bahkan menayangkan kronologi percakapan anggota BAIS TNI yang disebut provokator, yakni Mayor SS.

Mayor SS sempat dibawa ke dalam kendaraan taktis, diinterogasi dengan menanyakan apakah dia ikut aksi demonstrasi atau tidak.

Foto yang beredar menunjukkan seorang anggota Brimob bersama Mayor SS dengan identitas BAIS TNI yang dipaksa dikeluarkan juga merupakan hasil tangkapan foto dari anggota Brimob.

Freddy menepis kabar bahwa Mayor SS adalah provokator massa. Kabar yang benar adalah Mayor SS sedang mengumpulkan data di lokasi pada saat itu, di Jakarta Pusat, 28 Agustus 2025.

"Tidak ada upaya provokator di situ, tidak ada. Jadi tugasnya murni tugas negara untuk memantau, karena pengumpulan data itu dibutuhkan oleh pimpinan, untuk menentukan misalnya memperkuat di daerah A, memperkuat di daerah B. Bagimana kalau kita tidak tahu situasi di situ," kata Freddy.

"Ya, dengan dipiting gitu, jadi wajar kalau misalnya begitu di-framing cepat sekali sebarannya," tutur Freddy.

Meskipun setelah aksi piting tersebut tersebar di media sosial, Brimob kemudian mengklarifikasi dan meminta maaf serta menjelaskan bahwa Pratu Handika sedang cari makan, bukan cari onar.