Wapres Akui Inklusi dan Literasi Masyarakat Soal Keuangan Syariah Masih Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com -  Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui bahwa tingkat inklusi dan literasi masyarakat terkait keuangan syariah masih rendah, hal ini merupakan pekerjaan rumah dalam memgembangkan sektor keuangan syariah.

Hal ini ia sampaikan dalam pencatatan perdana Efek Beragun Aset Syariah berbentuk Surat Partisipasi (EBAS-SP) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (19/6/2023).

"Perkembangan sektor keuangan syariah dewasa ini masih menyisakan pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian bersama," kata Ma'ruf dalam sambutannya.

Baca juga: Berapa Gaji Ke-13 yang Diterima Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin?

Ia menuturkan, inklusi keuangan syariah nasional baru mencapai 12,12 persen, tertinggal jauh dari inklusi keuangan konvensional sebesar 85,1 persen.

Menurut dia, hadirnya ragam instrumen keuangan syariah di tengah-tengah masyarakat kita harapkan dapat menjadi katalisator capaian inklusi keuangan syariah nasional.

Ia melanjutkan, tantangan lainnya adalah masih rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia, yaitu 9,14 persen pada tahun 2022, jauh di bawah indeks literasi keuangan secara keseluruhan sebesar 49,68 persen.

"Padahal, literasi ini menjadi faktor intrinsik yang mendorong dan memotivasi masyarakat untuk mencari informasi terkait produk keuangan syariah," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Gerindra Perhatikan Masukan Maruf Amin Soal Pilih Cawapres Kader NU

Oleh karena itu, ia berpandangan, penyediaan ragam produk keuangan syariah mesti diikuti dengan upaya mengejar ketertinggalan dalam literasi.

"Saya minta agar semua pihak bekerja sama memastikan masyarakat semakin teredukasi tentang keuangan syariah," kata mantan ketua Majelis Ulama Indonesia ini.

Ma'ruf mengeklaim, pemerintah terus menggalakkan literasi keuangan syariah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syriah (KNEKS) bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Syariah, Masyarakat Ekonomi Syariah, dan Dewan Syariah Nasional.