Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkomdigi Instruksikan Percepat Operasional PDN di Cikarang

Kompas.com - 25/02/2025, 11:40 WIB
Kiki Safitri,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menginstruksikan Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital untuk mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan, khususnya terkait operasionalisasi Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang.

"PDN adalah tulang punggung digitalisasi pemerintah. Pastikan semua kementerian dan lembaga segera memigrasikan data mereka ke PDN," ujar Meutya dalam keterangan resmi, Selasa (25/2/2025).

Meutya mengatakan, percepatan pengoperasian PDN dinilai penting, lantaran kecepatan internet Indonesia yang masih tertinggal.

"Berdasarkan Speedtest Global Index edisi Desember 2024, kecepatan internet fixed broadband Indonesia hanya 32,07 Mbps, tertinggal dari Kamboja yang mencapai 46,14 Mbps. Ini tidak bisa kita biarkan," katanya.

Baca juga: Menkomdigi Minta Platform Digital Perketat Teknologi Pembatasan Usia

Meutya lantas menginstruksikan percepatan program seperti pemanfaatan SATRIA-1, Palapa Ring, dan adopsi teknologi terbaru seperti WiFi 7 untuk meningkatkan kualitas konektivitas nasional.

Menkomdigi juga menekankan perihal pentingnya pengembangan ekosistem digital yang inovatif.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital diminta segera menyusun roadmap dan regulasi terkait Artificial Intelligence (AI) untuk industri, serta mempercepat proses perizinan bagi entitas di ekosistem digital.

"Kita harus menjadi pemain utama dalam revolusi AI dan memastikan regulasi kita mendukung inovasi," ujarnya.

Baca juga: Kemenkomdigi Minta Tambahan Rp 280 Miliar untuk Tuntaskan PDN Cikarang

Meutya juga menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital menjadi perhatian khusus. Dia menginstruksikan Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital untuk segera menyelesaikan regulasi perlindungan anak di dunia maya.

"Presiden dan masyarakat menunggu regulasi ini. Pastikan segera rampung," katanya.

Selain itu, pengawasan terhadap judi online dan konten ilegal harus diperketat.

Baca juga: Menkomdigi: Akan Ada PP Induk untuk Aturan Baru Judi Online

Sementara itu, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) diminta untuk aktif dalam menyebarkan informasi terkait program prioritas pemerintah dan menangkal disinformasi.

"Kelola krisis komunikasi dengan baik dan bangun kemitraan strategis dengan media massa, komunitas, dan key opinion leaders," ujar Meutya.

Menkomdigi juga menargetkan penciptaan sembilan juta talenta digital hingga tahun 2030.

"Kepala BPSDM harus memastikan program peningkatan literasi dan keterampilan digital berjalan efektif untuk mencapai target ini," kata Meutya.

Baca juga: Menkominfo Targetkan PDN di Cikarang Selesai Sebelum Pemerintahan Jokowi Berakhir

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com. Download di sini



Terkini Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau