Lucky Hakim Minta Maaf Kena Sanksi Magang akibat Pelesiran ke Jepang

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Indramayu Lucky Hakim menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena telah membuat kegaduhan.

Hal ini disampaikan Lucky pada hari pertama dirinya menjalani sanksi berupa magang di Kantor Kemendagri, Selasa (6/5/2025).

"Tentu saya mengucapkan permohonan maaf karena ya sempat membuat gaduh atas kesalahan saya ini," tutur Lucky, di kantor Kemendagri, Selasa.

Lucky mengatakan, pada hari pertama ini ia akan melakukan pembinaan. Banyak hal yang akan dipelajarinya.

Baca juga: Hari Pertama Magang, Lucky Hakim Naik Taksi ke Kantor Kemendagri

"Sekarang ini saya sedang menjalani sanksi di hari pertama, yaitu sanksi pembinaan. Tentu akan banyak sekali hal-hal yang saya pelajari," papar dia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal ZA menuturkan, Lucky akan menjalani sejumlah pembinaan selama tiga bulan magang.

"Hari pertama ini briefing kompetensi Kemendagri bidang administrasi wilayah, seperti kerja sama daerah, pelayanan publik, pelayanan umum, soal kecamatan, kelurahan, perbatasan," ujar Safrizal.

Di samping memberikan pengarahan materi, Lucky juga akan diajak untuk menyaksikan pelayanan atau pekerjaan Dirjen Adwil sehari-hari.

Baca juga: Besok, Lucky Hakim Mulai Jalani Sanksi Magang di Ditjen Adwil Kemendagri

"Termasuk ketika menghadapi juga tamu-tamu kepala daerah yang lain sehingga betul-betul dimanfaatkan oleh Pak Lucky untuk belajar," tutur dia.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelumnya menjatuhkan sanksi berupa magang selama tiga bulan kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim.

Sanksi ini diberikan setelah Lucky kedapatan melakukan perjalanan ke Jepang tanpa mengajukan izin resmi.

Magang Lucky Hakim di Kemendagri akan dimulai pada Senin (28/4/2025).

Baca juga: Lucky Hakim Mulai Jalani Sanksi Magang Selasa Pekan Depan

Lucky dijadwalkan mengikuti berbagai kegiatan dan bertemu dengan para direktur jenderal di lingkungan Kemendagri.

Hal ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran langsung mengenai tata kelola pemerintahan.