JAKARTA, KOMPAS.com - Gara-gara mengurusi polusi udara Jakarta, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq belum sempat ke Raja Ampat, kawasan yang saat ini disorot publik karena tambang nikel.
“Kami mungkin beberapa hari lagi ke sana (Raja Ampat) karena memang ada kegiatan lain yang harus kami tangani terutama di Jakarta dengan kualitas udaranya yang kami agak prihatin, sehingga beberapa hal kami tangani dulu di Jakarta,” tutur Hanif dalam jumpa pers di Hotel Pullman, Jakarta, Minggu (8/6/2025).
“Kemudian kami akan ke sana dalam waktu yang sangat segera,” ujar Hanif.
Baca juga: Menteri LH Perlihatkan Foto Tambang di Raja Ampat, Begini Kondisinya
Meski Hanif belum meninjau langsung lokasi, namun tim Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup telah meninjau kawasan Raja Ampat yang kini disorot publik.
“Ada empat lokasi yang menjadi sasaran kegiatannya. Pertama di Pulau Gak di sisi sebelah barat daya. Kemudian ada Pulau Manyaifun. Kemudian lokasi berkutnya di Pulau Kawe. Kemudian, di Pulau Manuran,” papar Hanif. Hanif juga menyebut Pulau Batang Pele.
Baca juga: Menteri LH: Pulau Manuran Raja Ampat Jadi Keruh karena Tambang Nikel
Empat pulau itu merupakan pulau kecil. Dia menyebut ada potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di lokasi-lokasi Kabupaten Raja Ampat itu.
Kata dia, hanya empat lokasi itu yang ditemukan terdapat aktivitas pertambangannya, sedangkan pulau-pulau lainnya di Raja Ampat belum terdapat aktivitas pertambangannya.
Baca juga: Kualitas Udara Buruk di Jakarta Hari Ini dengan AQI 152
Dia memaparkan kepada pers soal kondisi kawasan kepulauan Kabupaten Raja Ampat menggunakan salindia (slidwshow) yang dia perlihatkan.
Pemerintah meninjau kembali persetujuan empat perusahaan tambang nikel di kawasan Raja Ampat, yakni:
1. PT Gag Nikel (GN)
2. PT KAwei Sejahtera Mining (KSM)
3. PT Anugerah Surya Pratama (ASP)
4. PT Mulia Raymond Perkasa (MRP)