KOMPAS.com - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) menyelenggarakan program Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Serentak di seluruh wilayah Indonesia.
Pelayanan KB serentak itu digelar untuk menyambut Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 yang diperingati setiap 29 Juni. Pelayanan ini akan dilaksanakan pada 16-30 Juni 2025.
Kegiatan tersebut bertujuan menjaga keberlangsungan penggunaan kontrasepsi bagi pasangan usia subur (PUS) serta mendekatkan akses layanan KB, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah sulit dijangkau.
Salah satu wilayah yang terjangkau adalah Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang merupakan pulau paling selatan Indonesia.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji mengatakan, pelayanan KB serentak ini ditargetkan menjangkau 1 juta akseptor atau warga Indonesia yang menerima layanan KB.
Baca juga: DPR: Masyarakat Harus Ubah Mindset, BKKBN Tak Lagi Fokus Kontrasepsi, tapi...
"Pelayanan ini akan berlangsung selama dua minggu dan menargetkan 1 juta warga Indonesia yang kita layani dalam program KB," ujarnya melalui siaran pers, Selasa (24/6/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Wihaji dalam acara Puncak Pelayanan KB Serentak di Kabupaten Rote Ndao, Senin (23/6/2025).
Ia menegaskan, pemilihan Rote Ndao sebagai lokasi puncak kegiatan menjadi simbol bahwa layanan KB harus menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Pelayanan KB kali ini juga difokuskan pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Rote Ndao termasuk di dalamnya karena merupakan pulau paling selatan untuk wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Australia,” kata Wihaji.
Ia juga menyampaikan bahwa selama rangkaian Harganas, BKKBN akan meluncurkan berbagai program, termasuk pelayanan kontrasepsi di seluruh wilayah 3T.
“Maka, tadi kami bersama-sama dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote melakukan teleconference," terang Wihaji.
Baca juga: Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi, BKKBN Canangkan Pelayanan KB Serentak 1 Juta Akseptor
Kegiatan di Rote Ndao diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah dan mitra kerja yang terlibat untuk bersama-sama menurunkan total fertility rate (TFR) di wilayah tersebut.
Saat ini, TFR di Rote Ndao masih berada di angka 3,04 dan prevalensi stunting masih tinggi, yakni sebesar 32,4 persen.
Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2024 menunjukkan bahwa prevalensi penggunaan kontrasepsi modern atau modern contraceptive prevalence rate (mCPR) secara nasional baru mencapai 61,7 persen dari target 63,4 persen. Terdapat 10 provinsi yang belum mencapai target tersebut.