27.932 Pegawai BUMN Terima Bansos, Puan: Jangan yang Berhak Justru Tak Mendapatkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani kembali mengingatkan pentingnya verifikasi data dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) ke masyarakat tepat sasaran.

Pentingnya verifikasi data itu disampaikannya dalam menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos.

Baca juga: 27.932 Pegawai BUMN Terima Bansos, Anggota DPR: Memang Berhak atau Kesalahan Data?

Selain pegawai BUMN, ribuan orang dengan profesi dokter dan bekerja sebagai manajerial juga terindikasi menerima program tersebut.

"Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan. Malah orang yang tidak berhak, mendapatkan program-program tersebut," tegas Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Verifikasi data, kata Puan, menjadi salah satu yang ditekankan selama dirinya menjadi Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Baca juga: Mensos: Jabar jadi Wilayah Tertinggi Penerima Bansos Diduga Main Judol

Menurutnya, data merupakan pegangan paling penting bagi Kementerian Sosial (Kemensos) dalam penyaluran bansos.

"Kalau saya tetap berharap mengimbau bahkan meminta terkait dengan hal-hal verifikasi data itu paling penting. Jadi verifikasi data dulu. Jangan sampai mengubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar, karena data itu yang paling penting, sebagai pegangan," ujar Puan.

Diketahui, sejumlah kejanggalan ditemukan PPATK dalam data penerima bansos yang diajukan Kemensos. Salah satu kejanggalan adalah temuan 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos tersebut.

Baca juga: PPATK: Dari 10 Juta Rekening yang Diajukan Kemensos, 8,3 Juta Terima Bansos

Selain pegawai BUMN, PPATK juga menemukan 7.479 penerima bansos yang berprofesi sebagai dokter.

Lalu, PPATK juga menemukan lebih dari 6.000 penerima bansos yang bekerja sebagai eksekutif atau manajerial.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akan melakukan verifikasi data terhadap laporan PPATK tersebut.

"Makanya kita ingin tahu, apakah benar mereka pegawai BUMN. Itu masih perlu diverifikasi, dan pasti kita akan koordinasi ya (dengan Kementerian BUMN)," ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (8/8/2025).

Baca juga: PPATK Temukan Anomali Rekening Penerima Bansos: 1,7 Juta Tidak Teridentifikasi Menerima Bansos

Ia menjelaskan, verifikasi data ini menjadi penting untuk melihat fakta yang terjadi di lapangan terkait penyaluran bansos.

Kemensos juga akan berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir dalam menindaklanjuti temuan PPATK tersebut.

"Kalau benar mereka adalah pegawai BUMN, pasti kita akan koordinasi. Tapi ini masih akan kita dalami," ujar Gus Ipul.