Alasan Kepala BGN Tetap Lanjutkan MBG meski Ditolak Banyak Pihak

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan alasan pemerintah tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski muncul penolakan dari banyak wali murid buntut kasus keracunan makanan.

Dadan mengatakan banyak anak Indonesia yang membutuhkan intervensi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi mereka.

“Ya begini, karena ini banyak ke anak yang sebetulnya membutuhkan intervensi pemenuhan gizi dengan menu seimbang,” ujar Dadan saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Menurut Dadan, hak anak-anak yang membutuhkan asupan gizi itu harus dipenuhi.

Baca juga: Kepala BGN Sebut Prabowo Segera Terbitkan Perpres Tata Kelola MBG

Dadan berjanji akan memperbaiki tata kelola MBG yang diwarnai keracunan massal di berbagai daerah.

“Kita akan perbaiki tata kelolanya sebaik mungkin, sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah itu aman untuk dikonsumsi,” titir Dadan.

Adapun Dadan hadir ke DPR RI untuk mengikuti Rapat Kerja (Raker) yang digelar Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Kepala BKKBN.

Dalam rapat itu, banyak anggota DPR RI meminta penjelasan kepada Dadan terkait berbagai kasus keracunan.

Mereka juga mempertanyakan kemungkinan beban dapur MBG untuk menyiapkan 3.000 porsi setiap hari diturunkan.

Sebelumnya, banyak wali murid yang menyatakan menolak anak mereka mengikuti atau memakan MBG.

Baca juga: Kepala BGN Sebut SPPG Pejuang yang Banyak Berkorban, Harus Dihargai meski Ada Kesalahan

Wali murid di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Izzah Kota Serang, Banten, misalnya, menyatakan keberatan dengan MBG.

Mereka juga keberatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG ada di sekolah.

"Kami sudah membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya masuk yang cukup besar, sampai belasan juta. Kalau sudah mampu membiayai itu, kenapa harus ada MBG masuk ke dalam sekolah," katanya usai audiensi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Senin (29/9/2025).

Selain itu, sejumlah emak-emak juga menggelar unjuk rasa menolak MBG di Istana Negara.

Mereka protes dengan memukul alat dapur.

Unjuk rasa serupa sebelumnya diikuti puluhan ibu-ibu di Yogyakarta.

Mereka juga memukul alat dapur sebagai bentuk protes terhadap program MBG pemerintah.