Nasdem Belum Siapkan Pengganti Sahroni dan Nafa Urbach, Tunggu Putusan MKD

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Saan Mustopa mengatakan fraksinya belum menyiapkan pengganti untuk anggota DPR RI yang dinonaktifkan, yakni Ahmad Saroni dan Nafa Urbach.

Saan menyebut, Fraksi Partai Nasdem masih akan menunggu keputusan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

"Enggak (belum ada pengganti), nanti itu kan lihat putusan MKD. Kita kan enggak mendahului putusan mahkamah kehormatan dewan kan gitu. Nanti kita lihat," kata Saan usai acara Cek Kesehatan dan Pengobatan Gratis di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, Jakarta, Jumat (25/10/2025).

Menurut Saan, MKD RI akan mengelar sidang etik untuk menindaklanjuti aduan masyarakat.

"Yang sekarang pasti akan dilihat semua apa akan memanggil semua para pengadu ya," ujarnya.

Baca juga: Soal Sidang Etik Sahroni-Nafa Urbach, Nasdem: Kita Ikuti Mekanisme di MKD

Saan menegaskan, fraksinya di DPR akan mengikuti seluruh mekanisme yang ada di MKD. Sebab, dia meyakini MKD akan menggelar sidang secara adil.

"Jadi kita akan ikuti semua mekanisme yang ada di MKD. Tentu kita juga berharap bahwa, saya yakin MKD dalam sidang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian. Jadi kita percaya kepada MKD," katanya.

Sidang MKD DPR

Diketahui, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, pihaknya mengizinkan MKD menggelar sidang dugaan pelanggaran etik sejumlah anggota dewan yang dinonaktifkan fraksinya.

Beberapa anggota yang dinonaktifkan di antaranya Sahroni dan Nafa dari Fraksi Nasdem; Adies Kadir dari Fraksi Golkar; serta Uya Kuya dan Eko Patrio dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

"Pimpinan DPR sudah mengizinkan untuk mengadakan sidang terbuka MKD di masa reses," kata Dasco saat dihubungi pada Rabu, 22 Oktober 2025.

Baca juga: Dasco Sebut MKD Gelar Sidang Pelanggaran Etik Sahroni hingga Uya Kuya pada 29 Oktober

Menurut Dasco, pimpinan DPR RI menyerahkan agenda persidangan itu sepenuhnya kepada MKD.

"Rencananya akan dimulai pada tanggal 29 Oktober 2025," ujar Dasco.

Adapun para anggota DPR itu dinonaktifkan buntut pernyataan mereka ke publik yang dinilai memantik kemarahan dan demonstrasi besar pada akhir Agustus lalu.

Pernyataan itu meliputi penjelasan blunder tentang kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan hingga pernyataan yang dinilai tidak memiliki empati.

Baca juga: Soal Sidang Etik Sahroni-Nafa Urbach, Nasdem: Kita Ikuti Mekanisme di MKD