Wanti-wanti Cak Imin ke Calon Pekerja Migran: Jangan Berangkat Sebelum Siap

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengingatkan calon pekerja migran Indonesia agar tidak tergesa-gesa berangkat ke luar negeri tanpa kesiapan dan informasi yang memadai.

Menurutnya, bekerja di luar negeri memang menjadi hak setiap warga negara, namun tetap harus dilakukan secara hati-hati dan melalui jalur resmi agar terhindar dari risiko penipuan dan perdagangan orang.

“Bepergian ke luar negeri adalah hak asasi. Yang paling penting adalah jangan berangkat sebelum siap, jangan asal mendapatkan informasi yang salah kemudian berangkat ke luar negeri,” ujar Cak Imin di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Baca juga: Menteri P2MI Pastikan Kamboja Bukan Negara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Cak Imin juga menyoroti maraknya kasus yang menimpa pekerja migran di Kamboja, yang disebutnya bukan merupakan negara tujuan aman bagi tenaga kerja asal Indonesia.

“Kamboja dua langkah, langkah yang pertama terus-menerus me-warning kepada seluruh warga bangsa apabila memilih bekerja di luar negeri, khususnya di Kamboja, harus benar-benar tidak asal berangkat. Cek dan pastikan, dan perlu diketahui warning-nya, tidak dalam rekomendasi tempat kerja,” tegasnya.

Ia menyebutkan, pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) terus melakukan langkah diplomasi dan memperkuat perlindungan bagi WNI yang sudah bekerja di luar negeri.

“KBRI kita dan beberapa waktu terakhir berhasil dan akan terus melakukan diplomasi dan program perlindungan yang lebih utuh, termasuk yang sudah terus bekerja di sana,” kata dia.

Baca juga: Pesan Cak Imin kepada Calon Pekerja Migran: Jangan Salah Pilih Negara Tujuan

“Ini mulai dari sistem perlindungannya, penanganan kasus, sekaligus fasilitas administratif yang terbuka,” lanjut Cak Imin.

Cak Imin menambahkan bahwa KBRI juga menyediakan berbagai layanan administratif bagi pekerja migran, termasuk perpanjangan paspor dan perlindungan kepemilikan dokumen.

“Terus di KBRI, (membantu) semua warga kita yang membutuhkan bantuan administrasi, termasuk perpanjangan paspor, perlindungan kepemilikan paspor, ini terus dilakukan,” tegasnya.