Dana Pariwisata dari Pemerintah Tak Jelas, Investasi Mandiri Jadi Andalan untuk Promosi Wisata

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Tourism Fund (ITF) atau Dana Pariwisata dari pemerintah yang sejak lama dipersiapkan, belum juga menemui titik terang.

Tadinya, dana ini ditujukan sebagai modal promosi pariwisata Indonesia lewat berbagai acara nasional, bahkan mancanegara.

"Kami sudah sempat membahas dengan DPR melalui dua usulan, yakni pembentukan Indonesia Tourism Board dan BLU Pariwisata," kata Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Haryadi Sukamdani.

BLU merupakan Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan yang akan mengelola penggunaan dana pariwisata ini.

Baca juga: Menko Airlangga Sebut Dana Pariwisata Masih Dikaji

"Tetapi kami enggak tahu, kok kayaknya enggak bakal jadi, enggak bakal di-adopt gitu kan. Jadi, kami kami akan mencoba pendanaan mandiri untuk organisasi ini," sambung Hariyadi dalam jumpa pers Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (30/7/2025).

Andalkan pendanaan atau investasi mandiri

Menyadari keterbatasan anggaran pemerintah, GIPI menginisiasi model pendanaan mandiri melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sektor pariwisata.

Dok. SHUTTERSTOCK Ilustrasi liburan.

“Kami dorong gotong royong pelaku usaha membentuk semacam yayasan promosi,” tutur Haryadi.

Baca juga: Menyoal Polemik Pungutan Dana Pariwisata

Nantinya, ia berencana mengajak pelaku industri pariwisata bergotong-royong membentuk semacam yayasan promosi pariwisata.

Selain itu, GIPI tengah menjajaki pembentukan Dana Investasi Pariwisata Indonesia (investment fund) yang fokus mendukung pengembangan usaha, bukan hanya aset fisik.

Berkaca pada taman-taman wisata yang saat ini berdiri di atas tanah negara, inisiatif ini nantinya membantu mendanai bisnis milik sendiri.

Baca juga: Indonesia Akan Bentuk Dana Pariwisata, Ini Tujuannya

“Kita perlu skema pendanaan fleksibel, apalagi banyak taman wisata berdiri di atas tanah negara,” ujar Hariyadi.