Demo DPR: Kendaraan polisi melindas pengemudi ojol hingga tewas, Istana minta maaf dan tujuh polisi diperiksa

Muncul kemarahan dan keprihatinan yang meluas setelah kendaraan taktis milik Brimob melindas seorang pengemudi ojek online hingga tewas di tengah kerumunan massa aksi Kamis (28/08) malam. Insiden ini terjadi setelah massa mengambil alih aksi protes buruh di Gedung DPR. Istana Kepresidenan dan para pejabat kepolisian meminta maaf.

Insiden ini menimbulkan kemarahan publik dan muncul tuntutan di media sosial agar pucuk pimpinan kepolisian agar bertanggungjawab.

Muncul pula seruan supaya kasus ini diselidiki hingga tuntas.

Dan mulai ada ajakan untuk menggelar unjuk rasa memprotes tindakan berlebihan aparat polisi.

Di sisi lain, sejumlah media kemudian memberitakan tentang latar belakang korban yang bernama Affan Kurniawan (21 tahun).

Disebutkan bahwa Affan adalah "tulang punggung keluarga".

Bersama tujuh anggota keluarganya, dia tinggal di rumah kontrakan 3x11 meter di salah satu gang di Menteng, Jakarta Pusat.

Wartawan BBC News Indonesia, Famega Syavira Putri, mendatangi rumah mendiang Affan di kawasan tersebut.

Jenazah Affan disemayamkan di reruntuhan rumah kosong di dekat kontrakan keluarganya.

Affan tinggal di sebuah rumah kontrakan dua kamar di Menteng, Jakarta Pusat.

Mereka membayar sewa Rp1,2 juta per bulan. Satu kamar dipakai Affan dan abangnya, satu kamar lain untuk orang tuanya.

Ibu Affan, Herlina, menangis di sisi jenazah anaknya.

Saat politikus Anies Baswedan tiba untuk melayat, Herlina tiba-tiba menjerit histeris.

"Anak saya sudah tidak ada pak," katanya berulang-ulang sambil menangis.

Affan adalah anak yang baik dan pekerja keras, kata nenek Affan, Muuzizah.

"Dia kerja dan bisa menyimpan uang sedikit-sedikit," kata Muuzizah.

Dia terakhir kali bertemu Affan saat pria itu mengantarkan beras ke rumahnya di Jatipulo.

Sekitar pukul 08.15 WIB, jenazah Affan sudah disemayamkan di depan rumah kontrakannya.

Rencananya sekitar pukul 09.30 WIB akan dimakamkan di pemakaman Karet Bivak.

Di tengah situasi seperti itulah, Kamis (28/08) malam, Istana Kepresidenan langsung bereaksi.

Istana Kepresidenan, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, meminta maaf atas insiden tersebut.

"Kami memohon maaf atas kejadian apa pun yang sudah pasti tidak kita inginkan," kata Prasetyo Hadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/08) malam.

Prasetyo mengatakan, pihaknya melakukan koordinasi dengan banyak pihak untuk memastikan situasi kondusif.

Dia menyayangkan kejadian tersebut.

"Kami secara khusus meminta kepada aparat kepolisian untuk tetap sabar dan melakukan tindakan pengamanan dengan penuh kehati-hatian," katanya.

Dia juga meminta aparat untuk menahan diri.

Secara terpisah, Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga. Adapun pelaku penabrakan telah diserahkan kepada Divisi Propam, ujarnya dalam konferensi pers di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Abdul Karim, mengucapkan turut berduka cita. Dia juga menyatakan akan melakukan penindakan dan proses "seadil-adilnya".

Menurut Irjen Abdul Karim, pelaku berjumlah tujuh orang yang berada di dalam satu kendaraan taktis Brimob. Mereka diperiksa di Mako Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat.

"Pelaku kita sudah amankan. Saat ini dalam proses pemeriksaan yang dilakukan tim gabungan Propam Mabes Polri dan Propam Korps Brimob Polri mengingat pelaku berasal dari kesatuan Brimob Polda Metro Jaya," kata Irjen Abdul Karim.

Dia menambahkan, ketujuh pelaku adalah Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Baraka Y, dan Baraka J.

"Masih kita dalami perannya, siapa yang menyetir, masih kita dalami. Yang jelas ketujuh orang ini berada dalam satu kendaraan," kata Irjen Abdul Karim.

Hingga Kamis (28/08) malam, ratusan orang beratribut ojek online mendatangi Markas Komando Brimob di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat.

Video rekaman kendaraan polisi yang melindas pengemudi ojek online viral di dunia maya dengan sebagian besar warganet mengutuk aksi polisi.

Berdasarkan rekaman video yang diterima BBC News Indonesia, tampak mobil rantis tersebut tetap melaju meski korban telah terkapar. Beberapa demonstran terlihat mencoba mengejar dan menghentikan mobil tersebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf atas peristiwa tersebut.

"Saya menyesali terhadap peristiwa yang terjadi dan mohon maaf sedalam-dalamnya," ujar Sigit kepada Kompas.com.

Sebelumnya, mahasiswa dan elemen masyarakat mengambil alih aksi protes kelompok buruh yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/08). Demonstrasi sempat ricuh saat aparat berupaya memukul mundur massa aksi.

Pada Kamis (28/08) siang, sebagian besar buruh yang turun ke jalan sejak pagi telah meninggalkan lokasi demonstrasi di Gedung DPR di Jakarta.

Namun, pada pukul 13.47 WIB, sejumlah mahasiswa terpantau melakukan aksi jalan kaki dari Palmerah menuju Gedung DPR.

Para demonstran mahasiswa berunjuk rasa menentang fasilitas dan tunjangan mewah yang diberikan anggota DPR.

Berdasar pantuan wartawan BBC News Indonesia di lapangan, pada pukul 15.17 WIB terlihat gelombang massa aksi berdatangan.

Mereka berupaya merangsek ke barisan aparat kepolisian di sebelah kiri gerbang dan berusaha menerobos gerbang DPR. Saat itulah petugas kepolisian yang berjaga langsung menembakkan air untuk mengurai massa.

Merespons halauan polisi, massa aksi kemudian membalas dengan melempari petugas dengan benda keras.

Situasi memanas saat aparat kepolisian berupaya memukul mundur para demonstran. Tak lama kemudian, aparat melepaskan meriam air (water canon) dari dalam Gedung DPR membuat massa aksi berhamburan menyeberang jalan tol.

Pada pukul 15.35 WIB, massa mundur dari depan Gedung DPR. Polisi kemudian membubarkan masa dengan membuat barikade dan mendorong mereka untuk menjauhi gedung DPR.

Petugas keamanan terus memukul mundur massa pengunjuk rasa dari Gedung DPR hingga ke kolong jalan layang Pejompongan, Slipi, dekat Stasiun Palmerah, sehingga massa menjadi terpecah.

Hingga pukul 17.00 WIB, kericuhan masih terjadi di sekitar Stasiun Palmerah.

Sebagian dari mereka membalas tindakan aparat kepolisian dengan melempar kembang api dan batu atau benda keras.

Sebagian dari mereka berpakaian bebas, sementara beberapa di antaranya mengenakan seragam sekolah.

Polisi berulang kali meminta massa aksi untuk membubarkan diri.

"Mundur..mundur, massa diharapkan bubar," kata aparat yang berjaga.

Kericuhan tersebut berdampak pada jalur transportasi seperti layanan KRL Commuter Line.

"Jalur rel lintas Tanah Abang – Palmerah terdapat kerumunan massa. Untuk sementara, perjalanan Commuter Line Rangkasbitung dari Stasiun Tanah Abang dihentikan," kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Joni Martinus, seperti dikutip dari kantor berita Antara.

Demo buruh serentak di Jakarta dan berbagai kota

Sebelumnya, unjuk rasa ribuan buruh digelar serentak di Jakarta dan berbagai kota besar lainnya, Kamis (28/08).

Salah seorang pimpinan organisasi buruh mengatakan ada enam tuntutan, antara lain, kenaikan upah minimum, menolak PHK, serta penghapusan sistem outsourcing.

Dalam demo kali ini mereka juga mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU ketenagakerjaan.

Kaum buruh juga menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset dan revisi Undang-Undang Pemilu.

Seperti dilaporkan wartawan BBC News Indonesia Silvano Hajid dan Anindita Pradana Gunita, ratusan buruh mulai berkumpul di depan gedung TVRI, sejak pukul 09.30 WIB.

"Mereka melanjutkan aksi jalan kaki menuju depan Gedung DPR," kata Silvano, "untuk bergabung bersama sejumlah peserta aksi lainnya".

Dari Kota Medan, wartawan Nanda Fahriza Batubara yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, mengatakan kelompok-kelompok buruh mulai bergerak ke gedung DPRD.

Di Bandung, seperti dilaporkan wartawan Yuli Saputra, demo buruh akan digelar siang ini.

"Mereka akan mendatangi gedung DPRD," kata Yulia, wartawan di Bandung, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Dan di Semarang, wartawan Kamal melaporkan, aksi buruh akan digelar siang ini.

"Mereka bersiap-siap menuju ke gedung DPRD," kata Kamal yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Ada imbauan aksi buruh kali ini, setidaknya yang disuarakan polisi, agar berjalan "humanis, aman dan tertib".

Pernyataan ini merujuk pada demonstrasi kelompok-kelompok masyarakat memprotes tunjangan anggota DPR yang berlangsung ricuh, Selasa, 26 Agustus silam.

Polisi mengerahkan lebih dari 4.500 anggotanya guna mengamankan demonstrasi buruh di Jakarta. Mereka akan dibantu TNI.

Apa saja tuntutan buruh?

Salah satu buruh yang melakukan demonstrasi, Surmi, menegaskan mereka turun ke jalan demi menolak upah murah dan menuntut kenaikan upah.

"Harus naikkan upah murah karena upahnya DPR saja naik Rp3 juta sehari," ujar Surmi kepada wartawan BBC News Indonesia, Silvano Hajid.

Ia juga meminta DPR dan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Keteganakerjaan yang uji materinya baru saja dimenangkan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan menghapus system outsourcing.

Di tengah unjuk rasa, sejumlah buruh perempuan duduk beralas aspal.

Mereka memakan sekepal nasi dengan lauk tempe, separuh telur, mi, dan sayur kangkung—menu seharga Rp10.000. Lebih dari itu, mereka tidak sanggup membeli.

Titin Nurlina Sari, salah satu buruh perempuan dalam makan bersama itu berkeluh kesah tentang pendapatannya sebagai buruh.

Sebanyak 70% dari gajinya habis untuk membiayai sekolah kedua anaknya.

Titin hanya menyimpan sedikit uang untuk keperluan harian, tak ayal dia harus meminjam uang kepada rentenir yang akhirnya membuat ia berhutang setiap bulan.

"Saya meneteskan air mata saat lihat DPR dikasih gaji dan tunjangan yang besar itu, sementara kami mau makan saja harus mikir. Bukan cuma saya yang mengalami, semua buruh juga, di mana perhatian negara buat kami?"

Usai menyampaikan tuntutan buruh dalam aksi di depan Gedung DPR, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkit pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan sistem outsourcing yang diklaim menjadi kebijakan pemerintahannya.

"Presiden Prabowo Subianto pada perayaan May Day, 1 Mei lalu, menyampaikan bahwa penghapusan outsourcing adalah kebijakan pemerintahannya,"

"Tapi sayang, beribu sayang, Menteri Tenaga Kerja dan menteri lainnya tidak mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pekerja Alih Daya," ujar Said Iqbal.

Padahal, lanjutnya, putusan MK menyatakan pekerja alih daya sudah tidak ada, yang ada adalah "jenis pekerjaan yang dibatasi". Sayangnya, hingga kini kebijakan itu belum dilaksanakan.

"Jadi jangan salahkan buruh mahasiswa turun ke jalan. DPR dan Menteri yang tidak mau menjalankan apa yang disampaikan presiden," tegas Iqbal.

Merespons tuntutan pada buruh yang berdemo, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan penetapan upah minimum sudah ditetapkan lewat mekanisme yang ada. Hal itu dimulai melalui kajian-kajian yang melibatkan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas).

"Kalau upah minimum kan sudah ada mekanismenya, jadi artinya mekanismenya dimulai dari ada kajian-kajian yang dilakukan, kemudian kajian itu harus meaningful participation, kita akan bawa ke LKS Tripnas," ujar Yassierli seperti dikutip dari Detik.com.

Saat dikonfirmasi apakah formula penetapan upah minimum 2026 akan sama seperti 2025, Yassierli enggan berkomentar. Namun, tahun lalu pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum di semua provinsi naik sebesar 6,5%.

"Masih kita kaji [formulanya], kita juga minta dari akademisi mengkajinya, jadi harus ada kajian-kajian yang secara akademis, kemudian dari situ baru kita tinjau. Saya belum bicara detail karena masih panjang prosesnya," sebutnya.

Dia menambahkan, sudah ada masukan dari pemerintah, pengusaha, hingga buruh soal kenaikan upah minimum.

Warga sipil ikut demo buruh

Tidak semua peserta aksi adalah buruh, salah satunya adalah Patihau Simanjuntak, warga Pematang Siantar, Sumatra Utara yang datang ke Jakarta sejak Rabu (27/08).

Patihau berdiri di tengah kerumunan massa buruh, nampak mencolok dengan bendera Mugiwara—simbol Jolly Roger kelompok bajak laut Luffy dalam animasi One Piece.

Patihau kecewa dengan DPR yang selama ini tidak mendengar aspirasinya sebagai rakyat.

"Mereka kuncinya [kebijakan] tetapi mereka yang berkhianat kepada rakyat," tutupnya.

Dari sisi lain kerumunan massa buruh, Aster, warga Yogyakarta, datang sendiri untuk mengikuti unjuk rasa di depan Gedung DPR. Aster menyuarakan ketimpangan antara pejabat dan rakyat.

"Saya ke sini sengaja, dengan dana sendiri, saya harus ke DPR, harus bersuara, kekacauan ini harus berhenti di generasi saya," ungkap Aster.

Jelang pukul 12.00 WIB, orasi di atas mobil komando masih bergema, Said Iqbal, Ketua Umum KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, menyentil para anggota dewan.

"Jogetlah kamu di kamarmu, di ruang sendiri, boleh joget, tapi jaga hati rakyat."

Beberapa peserta aksi mencoba untuk melakukan siaran langsung untuk menyebarkan momen demo buruh hari ini. Sebagian sudah tidak bisa melakukan siaran langsung lewat Facebook dan YouTube.

"Tidak ada opsi siaran langsung lagi yang biasanya bisa kami pencet," kata salah satu peserta aksi.

Jelang siang, situasi di sekitar gedung DPR dalam aksi damai ini masih tertib, sementara jalan di depan DPR ditutup, untuk menampung peserta aksi yang diperkirakan mencapai 1.000 orang.

Bagaimana demonstrasi buruh di daerah lain?

Di Semarang, Jawa Tengah, ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJAT) geruduk kantor DPRD.

Mereka menyuarakan soal penghapusan outsourcing hingga mengkritisi tunjangan gaji DPR yang sehari setara warga Jateng bekerja sebulan.

Sekitar pukul 14.00 WIB massa aksi memadati depan jalan Pahlawan, Kota Semarang.

Massa langsung mengibarkan bendera serikat buruhnya sambil bernyanyi, kemudian melakukan orasi berantian.

"Bila perlu DPR tidak ada fungsinya, ya sudah dibubarkan saja. Karena buat apa memberikan uang kepada orang yang kerjanya hanya menghisap saja tanpa ada peduli dengan rakyat atau konstituennya," tegas Koordinator Aksi dari FSPIP Jateng, Karmanto, kepada wartawan Kamal yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Ia juga menyebutkan bahwa sejauh ini DPR tidak pernah memberikan keberpihakan kepada buruh, terbuktik dengan aturan outsourcing yang hari ini mencekik buruh.

"Tidak ada sama sekali [keberpihakan DPR kepada buruh]. Jadi kami berjuang melawan eksekutif dalam penetapan upah setiap tahun harus tutun ke jalan, harus memaksa kenaikan upah," akunya.

"Manakala hal seperti ini terus terjadi ya, para wamen, para menteri, para legislatif dan eksekutif melakukan praktik-praktik yang memalukan di hadapan rakyatnya, maka kami pun juga akan membalas dengan seruan kita tidak akan membayar pajak yang nanti akan dikorupsi," sambungnya.

Dalam aksi yang dijaga ketat 977 anggota Polisi dan beberapa TNI tersebut, akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 16.00 WIB.

Di Bandung, Jawa Barat, sekitar 100 orang massa dari berbagai serikat buruh di Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Kamis (28/08).

"Kami menuntut kenaikan UMK untuk di Jawa Barat adalah 8,5 sampai 10,5%. Terkait pajak kami meminta PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dinaikan menjadi Rp7,5 juta," kata Ketua Pengurus Daerah KSPI Jawa Barat, Dadan Sudiana, seperti dilaporkan oleh wartawan Yuli Saputra.

Dadan menuntut pemerintah segera membentuk Satgas PHK seperti yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto pada saat peringatan Hari Buruh pada 1 Mei lalu.

"Satgas PHK ini dibutuhkan untuk mencegah terjadinya gelombang PHK semakin besar lagi," ujar Dadan.

Berdasarkan data Litbang Partai Buruh, Dadan menyebutkan, sebanyak 79 ribu anggota serikat buruh yang dipecat.

"Itu data dari BPJS Tenaga Kerja berdasarkan buruh yang menarik JHT. Itu kan banyak juga buruh yang tidak punya JHT dan berserikat yang di-PHK," katanya.

Menurut Dadan, kondisi ini ironis ketika anggota DPR RI malah mendapat kenaikan gaji dan tunjangan.

"Buruh sangat kecewa dengan pernyataan DPR RI tentang kenaikan tunjangan dan lain-lain di tengah penderitaan rakyat kaum buruh yang sekarang sangat kesulitan, banyak PHK. Ini sangat ironis," ucapnya, seraya menambahkan berbagai pajak juga membebani buruh.

Dadan menambahkan, buruh terlalu banyak dibebani berbagai potongan pajak, mulai dari pajak penghasilan, pajak pesangon, dan pajak JHT

'Itu kan sangat memberatkan. Bayangkan tabungan pekerja yang ditabung berpuluh-puluh tahun ketika kita ambil masih dipajakin juga, pesangon juga dipajakin, gaji kita dipajakin."

"Karena gaji mereka (anggota DPR) kan dari pajak kita, makanya kita meminta PTKP ini untuk dinaikan," imbuh Dadan.

Kenaikan gaji dan tunjangan DPR, juga dikritik Estika, buruh perempuan dari Kabupaten Bandung Barat.

"Miris yah saya melihatnya. Di saat upah minimum di Jawa Barat, seperti di Kota Banjar itu di bawah Rp3 juta, sementara mereka tanpa rasa empati bilang Rp3 juta sehari itu gak ada apa-apanya. Bagi kami untuk mendapatkan 3 juta sebulan itu harus berdarah-darah dulu," ungkap Estika.

Terlebih lagi, kata dia, buruh perempuan mengalami diskriminasi dalam urusan pajak.

"Ada diskriminasi yang saya alami sendiri. Selama ini buruh perempuan itu dianggap lajang, walaupun statusnya sudah menikah. Itu berimbas juga terhadap tunjangan yang kami terima.

Kami tidak mendapat tunjangan keluarga, tunjangan anak. Jadi tetap dianggap lajang. Sementara pajak sendiri dipotong khusus, tidak disatukan dengan suami," sebutnya.

Sementara, Yanto Sulistiantono, buruh outsourcing yang turut dalam demo menuntut penghapusan buruh alih saya tersebut. Ia mengatakan, telah berjuang menuntut hal itu sejak 2010.

"Hasilnya belum maksimal karena kebijakan-kebijakan yang ada di negara ini belum memihak buruh outsourcing," kata Yanto.

Yanto ikut mengkritisi tunjangan dan upah anggota dewan yang tidak dipotong pajak.

"Sudah gajinya gede, pajaknya masih dibayari negara. Berbeda dengan buruh. Buruh sekarang THR pun kena pajak, bahkan pesangon ketika buruh di-PHK atau masuk usia pensiun masih juga kena pajak pesangon."

"Itu berbanding terbalik dengan anggota dewan dan itu memang tidak adil, " ungkap Yanto.

Sementara itu, ratusan buruh yang tergabung dalam berbagai organisasi menggelar unjuk rasa damai di luar gedung DPRD Sumatra Utara, Kota Medan, Kamis (28/08).

Selain menyampaikan tuntutan perihal kenaikan upah 10,5% dan program perumahan murah, buruh juga menyinggung tingkah laku para menteri serta anggota DPR RI.

Di mata buruh asal Kabupaten Deli Serdang, Aseh Simamora, kelakuan sejumlah pejabat dan penyelenggara negara saat ini sudah keterlaluan dan terkesan amoral.

Bukan hanya menelurkan kebijakan-kebijakan yang cenderung menderitakan rakyat kecil, mereka juga kerap mempertontonkan perilaku memalukan.

Misalnya, kata Aseh, asyik berjoget ria tatkala pajak semakin tinggi dan pemutusan hubungan kerja di mana-mana. Menurut Aseh, tingkah laku itu tidak mencerminkan wakil rakyat, melainkan pelawak.

"Jijik, jijik. Apalagi melihat Eko Patrio dan Uya Kuya, tidak cocok jadi DPR. Cocoknya lengserkan. Ahmad Sahroni juga. Cocok mereka melawak saja," ujar Aseh.

Selain kelakuan anggota legislatif, Aseh juga mengkritik ucapan-ucapan sejumlah menteri dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Masing-masing diketahui pernah melontarkan pernyataan kontroversial tentang gaji guru serta kenaikan harga beras.

"Tidak cocok kelakuan mereka," ujarnya.

Bukan hanya Aseh, kecaman serupa juga disampaikan buruh lainnya, Erna Ningsih (53).

Menurutnya, kelakuan sejumlah pejabat sama sekali tidak mencerminkan penderitaan rakyat kecil. Itulah alasan dia jauh-jauh datang ke gedung dewan selain mendesak hak-hak kaum pekerja.

"Sebenarnya kami datang kemari bukan karena masalah buruh saja, tapi karena pejabat ini tadi lah darah kami meledak-ledak. Kalau bisaj hari ini juga dia diturunkan," ujar Erna.

Menurut Ketua Partai Buruh Sumatera Utara Willy Agus Utomo, demo ini merupakan bagian dari aksi unjuk rasa serentak serikat buruh di seluruh Indonesia.

Selain tuntutan nasional seperti penghapusan sistem kerja outsourcing, mereka juga mendesak pemerintah daerah agar menaikkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026 sebesar 10,5% serta merealisasikan program perumahan murah dan layak huni bagi buruh di Sumatera Utara.

"Kalau tuntutan kami tidak direalisasikan, maka kami akan demo setiap hari," ujar Willy.

Aksi demo buruh di Kota Medan berlangsung sekitar dua jam dan berlangsung lancar. Aksi ini terlihat diawasi oleh puluhan personel aparat tanpa seragam.

Setelah menggelar orasi beberapa saat, perwakilan DPRD Sumatra Utara, Abdul Rahim Siregar, muncul menemui massa.

Anggota Fraksi PKS Sumatra Utara ini berjanji akan menyampaikan berbagai aspirasi buruh.

"Saya mengapresiasi kawan-kawan buruh dan petani," ujarnya.

--

Laporan tambahan oleh Yuli Saputra, Kamal, dan Nanda Batubara.

Berita ini akan diperbarui secara berkala.