Pelaku usaha hingga ojol merugi akibat gangguan internet di Merauke

Gangguan jaringan internet yang berulang kali terjadi di Merauke, Papua Selatan, memicu demonstrasi yang berujung ricuh pada Kamis (21/08). Warga dan sejumlah pelaku usaha mengaku merugi akibat kerusakan kabel bawah laut dan jaringan internet ini.

Jaringan internet 4G Telkomsel di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, kembali mengalami gangguan akibat kerusakan kabel Sistem Komunikasi Kabel Laut-Sulawesi Maluku Papua Cable System (SKKL-SMPCS) di ruas Sorong-Merauke sejak Sabtu, 16 Agustus 2025.

Gangguan jaringan internet di Merauke bukan kali pertama, masalah serupa sering terjadi sejak 2016 dengan gangguan terparah pada 2023 lalu.

Kala itu, lebih dari dua bulan jaringan internet di Merauke mengalami gangguan. Baru saja pulih di September 2023, internet kembali "down" pada awal Januari 2024.

Dampak kerusakan kabel bawah laut dan jaringan internet yang terjadi baru-baru ini telah menyebabkan lumpuhnya sejumlah usaha berbasis online di Kota Merauke.

'Selama jaringan internet mati, saya rugi'

Salah satu pengendara ojek online di Merauke, Angelbertus Farel, bilang akibat gangguan internet, aktivitas layanan ojek online lumpuh total.

Dampaknya, pendapatan ekonominya nihil alias tidak ada sama sekali.

"Pendapatan kami justru tidak ada sama sekali selama jaringan internet mati, dari hari pertama sampai saat ini. Kita tidak ada pemasukan," kata Farel kepada wartawan Emanuel Riberu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Jumat (22/08).

"Masalah [gangguan internet] ini bukan baru kali ini, dan selama gangguan kami tidak punya pendapatan," kata Farel.

Farel mengatakan akibat gangguan internet di Merauke, dia terpaksa beralih pekerjaan sementara waktu dengan bekerja di bengkel motor kenalannya.

Penghasilan dari pekerjaan sampingannya tidak menentu.

"Kalau ojek, saya bisa dapat Rp100.000 sampai Rp200.000, biasanya juga ada bonus dari aplikasi. Tapi kalau jaringan mati begini, kami tidak ada pendapatan.

"Sementara saya kerja di bengkel, paling sehari biasa dapat Rp30.000, kadang Rp50.000. Kita berharap jaringan segera diperbaiki," kata dia.

Sisilia Weni, yang kesehariannya berprofesi sebagai penjual makanan siap saji secara daring, juga mengaku rugi akibat gangguan internet di Merauke.

"Selama jaringan [internet] mati, saya rasa rugi karena selama ini saya ada jualan makanan secara online melalui Facebook," ujar Sisilia.

"Saya jual makanan katering. Matinya jaringan internet ini menghambat pekerjaan saya," kata dia.

Sisilia mengaku penghasilannya dari menjual makanan siap saji secara daring rata-rata di atas Rp3 juta tiap bulan.

Tapi pendapatannya turun saat terjadi gangguan jaringan internet. Akibatnya, Sisilia terpaksa menjual dagangannya dengan bertatap muka bersama para pelanggan.

"Kalau jaringan mati begini, penghasilan menurun, kadang Rp500.000, kadang Rp600.000. Karena jaringan mati, saya jual secara offline," tuturnya.

"Kita berharap Telkom segera memperbaiki, dan ke depannya tidak terulang lagi," ujarnya.

Hal serupa dikeluhkan warga Merauke lainnya, Elisabeth Kartini, ibu rumah tangga yang mengisi waktu luangnya sebagai pembuat konten.

Dia mengaku rugi karena tidak dapat memperoleh penghasilan dari konten yang biasa dibagikan di media sosial.

"Saya konten kreator, sehari-hari sering membagikan video, vlog atau siaran langsung di Facebook," kata Kartini.

"Saat jaringan mati begini, kita tidak bisa apa-apa. Lumayan pendapatannya, ada sedikit pemasukan. Saat jaringan internet mati begini, tentu macet."

Protes gangguan internet berakhir ricuh

Imbas dari gangguan internet berkepanjangan, sekitar 1.000 orang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Masyarakat Kabupaten Merauke, Papua Selatan, melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Telkom Indonesia Daerah Merauke pada Kamis (21/08).

Selama perjalanan hingga di Kantor Telkom, massa meneriakkan yel-yel "Bakar Telkom".

Begitu tiba di Jalan Postel, situasi langsung memanas.

Pedemo yang marah karena nyaris setiap jaringan internet putus, menghujani Kantor Telkom Indonesia Daerah Merauke Dengan batu, kayu dan botol.

Ada pula yang melempar molotov dan ban kendaraan yang telah dibakar ke bangunan Telkom.

Massa juga membakar ban di halaman Kantor Telkom. Tapi tak lama, api dapat dipadamkan oleh pihak berwenang.

Kendati begitu, massa semakin beringas dengan terus melempari kantor Telkom. Hampir semua kaca jendela dihancurkan, dan berupaya membakar bangunan tersebut.

Situasi semakin memanas, ketika terjadi bentrok antara salah satu aparat dengan sejumlah pedemo, kemudian dapat diredam oleh kepolisian dan koordinator aksi.

Puncaknya pada siang hari, massa yang tidak mendapat jawaban dan kepastian dari pihak Telkom akan layanan internet, kembali beringas.

Bentrokan tidak terelakkan antara pedemo dengan aparat keamanan yang mengawal aksi tersebut.

Pedemo melempari polisi dengan batu, botol dan kayu. Sebaliknya, aparat melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa.

Polisi pun secara paksa membubarkan aksi massa pada sore hari.

Beberapa pendemo dan aparat polisi mengalami cedera akibat demonstrasi yang berujung ricuh ini.

Namun dari demonstrasi dan insiden tersebut, beberapa pedemo dan anggota kepolisian mengalami cedera ringan.

Tuntut kompensasi kepada pengguna yang terdampak

Koordinator aksi, Andika Labobar, mengatakan pengunjuk rasa menuntut segera dilakukan pemulihan jaringan internet, komitmen Telkom membangun jalur cadangan, transparansi anggaran PT Telkom, dan pemerintah perlu memfasilitasi masuknya provider lain di Merauke.

"Kami juga menuntut agar Telkom memberikan kompensasi kepada pengguna Indihome dan data Telkomsel di Merauke yang terdampak," kata dia.

Andika menjelaskan bahwa aksi unjuk rasa yang diwarnai pembakaran ban dan perusakan Kantor Telkom tersebut merupakan puncak kemarahan masyarakat Merauke.

Sebab, katanya, sejak 2016 telah terjadi delapan kali penurunan kualitas layanan internet, dan tidak pernah ada evaluasi dari pihak Telkom maupun pemerintah.

"Pemerintah seakan tutup telinga terkait masalah ini," tegasnya.

"Delapan kali terjadi gangguan, tapi pemerintah tidak punya langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah internet di Papua Selatan, seperti memfasilitasi provider lain," ujarnya.

"Kami tidak ingin ada bentrok antara massa aksi dengan keamanan, namun yang terjadi hari ini di luar kendali, masyarakat terlalu kecewa karena telah delapan kali terjadi gangguan internet," tutupnya.

Kapolres Merauke, AKBP Leonardo Yoga, berjanji akan memanggil pimpinan Telkom Merauke untuk dimintai klarifikasi dan keterangan yang terkait dengan tuntutan massa.

"Kami akan memanggil pimpinan Telkom untuk dimintai keterangan terkait aspirasi hari ini," kata Yoga.

Apa reaksi warga soal demonstrasi gangguan internet?

Ibu rumah tangga yang mengisi waktu luang sebagai pembuat konten, Elizabeth Kartini, merespons positif aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat terkait jaringan internet Kamis lalu.

Menurut dia hal itu perlu dilakukan, mengingat gangguan jaringan internet di Merauke sudah berulang kali terjadi.

"Masalah jaringan ini bukan baru satu kali terjadi, tapi sudah berulang sejak 2016. Kita masyarakat tentu rugi. Kalau tidak didemo, Telkom bisa seenaknya," ujar dia.

Kartini berharap dengan adanya desakan masyarakat melalui aksi unjuk rasa tersebut, Telkom segera melakukan pemulihan jaringan internet di Merauke.

Dia juga berharap pemerintah bisa menyikapi persoalan internet di sana dengan mendorong masuknya provider lain di Kabupaten Merauke.

"Kalau jaringan tidak ada begini, kami mencari tempat yang masih ada jaringan 4G atau ke tempat yang ada Starlink. Biasanya bayar voucher, 1 jam Rp10 ribu.

Kita harus keluarkan uang, tapi mau tidak mau, karena kita juga butuh jaringan untuk berkomunikasi dengan keluarga," katanya.

Sementara itu, warga Merauke yang sehari-hari menjual makanan via daring, Sisilia Weni, berujar protes perlu dilakukan, sehingga pihak Telkom bisa melakukan evaluasi dan ke depannya tidak terjadi lagi gangguan internet di Kabupaten Merauke.

"Selama jaringan mati, kami biasa ke tempat-tempat yang menyediakan Starlink. Itu kita bayar satu jam Rp10.000," katanya.

"Masalah jaringan ini juga menghambat komunikasi kami dengan keluarga, sehingga kami harap secepatnya diperbaiki."

Perbaikan gangguan ditargetkan rampung September

PT Telkom Indonesia menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi–Maluku–Papua Cable System (SMPCS) ruas Sorong–Merauke yang mengalami double shunt fault di dua titik.

Perusahaan komunikasi milik negara itu menargetkan penyelesaian tahap awal perbaikan selambat-lambatnya pada minggu pertama September 2025.

Kemudian, perusahaan akan melakukan tahap perbaikan permanen (permanent recovery) untuk memastikan kualitas layanan yang lebih optimal.

"Saat ini kapal perbaikan khusus telah berada di perairan Wakatobi dan dalam pelayaran menuju ke lokasi titik gangguan," ujar SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom, Ahmad Reza, dalam keterangan tertulis, Kamis (21/08).

"Kami terus memantau progress perbaikan dan memastikan seluruh langkah percepatan dilakukan dengan maksimal," tambahnya.

Reza menambahkan bahwa TelkomGroup telah menyediakan Posko Merah Putih di dua lokasi, yakni di area kantor gubernur dan Polres Merauke, guna mempermudah layanan internet bagi warga Kabupaten Merauke.

Selain itu, kata Reza, perusahaan juga telah menyiapkan mekanisme kompensasi khusus bagi pelanggan terdampak.

Bagi pengguna kartu Telkomsel, kompensasi yang diberikan meliputi perpanjangan masa aktif kartu pelanggan Telkomsel Prabayar di wilayah terdampak tanpa perlu melakukan pengisian pulsa.

Dia juga menambahkan adanya bantuan komunikasi paket 1000 SMS ke seluruh pelanggan Telkomsel Prabayar di wilayah terdampak dengan hanya Rp 1,- melalui UMB 88820#.

Paket SMS ini dapat di klaim setiap hari satu kali selama masa gangguan.

Setelah periode gangguan berakhir, Telkomsel juga akan memberikan kompensasi kuota data bagi pelanggan yang berhak sesuai ketentuan yang akan diatur kemudian.

Sementara itu, bagi pelanggan IndiHome, diberikan potongan tagihan prorata sesuai durasi penurunan kualitas layanan, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan untuk pelanggan segmen B2B, kompensasi juga akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Reportase oleh wartawan di Merauke, Emanuel Riberu